Pemkab Cirebon Perkuat Peran TP PKK: Demi Kolaborasi Semua Lini

Oleh : Maman Suharman

Penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Imron mengatakan, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi dengan perangkat daerah dan berbagai mitra pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan desa.

“Kolaborasi ini menjadi inovasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon agar seluruh program pokok PKK dapat berjalan lebih optimal melalui dukungan masing-masing perangkat daerah,” kata Imron, Kamis (6/8).

Ia menjelaskan, program kesehatan dapat diperkuat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPBD, DPPKBP3A, DPMD, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta berbagai mitra lainnya.

Sementara itu, program peningkatan ekonomi keluarga dapat disinergikan dengan Dinas Koperasi dan UKM, sedangkan sektor pendidikan diperkuat bersama Dinas Pendidikan dan perangkat daerah terkait.

“Program PKK akan semakin optimal jika diperkuat melalui kolaborasi dengan perangkat daerah dan berbagai mitra di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi,” ungkap Bupati.

Imron menilai, gerakan PKK memiliki peran penting dalam mendukung lima dari delapan Asta Cita pemerintah, di antaranya penguatan nilai-nilai Pancasila, ketahanan pangan, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

“Kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu tidak cukup menjadi slogan. Harus diwujudkan melalui masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan memiliki ekonomi yang kuat,” akunya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Nunung Roosmini, menilai peringatan HKG PKK bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen mendukung pembangunan nasional melalui penguatan keluarga sebagai fondasi utama bangsa.

“HKG PKK bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat komitmen menjalankan 10 Program Pokok PKK demi mendukung pembangunan nasional,” bebernya.

Pekerja Rentan Sementara itu, Pemkab Cirebon juga memperluas cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja rentan untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga ketahanan ekonomi keluarga di daerah tersebut.

Imron mengatakan perluasan kepesertaan dilakukan melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan bagi pekerja rentan, termasuk nelayan.

Menurut dia, pada alokasi terbaru, sebanyak 2.870 nelayan dan pekerja rentan telah memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebelumnya, pada November hingga Desember 2025, Pemkab Cirebon bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memperluas kepesertaan Jamsostek bagi sekitar 39 ribu pekerja rentan di daerah tersebut.

“Kami terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar mereka dan keluarganya memiliki kepastian ketika menghadapi risiko kerja,” katanya.

Ia mengatakan perlindungan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi dampak ekonomi yang dapat dialami keluarga ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

Selain memperluas kepesertaan, Pemkab Cirebon juga mendukung pemberdayaan ekonomi bagi penerima manfaat jaminan sosial agar santunan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

“Program ini tidak hanya memberikan santunan, tetapi juga membekali penerima manfaat dengan pelatihan usaha agar mampu membangun kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya. (bsf )