Pemkot Bandung Pastikan Disabilitas Terlibat dalam Beragam Regulasi Pembangunan Berkelanjutan 

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2023, terdapat sebanyak 6.062 penyandang disabilitas di Kota Bandung. Karenanya, dibentuklah beragam regulasi dan kebijakan bersama komunitas penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Sony Bakhtiyar menyebutkan, fokus utama peringatan ini bertujuan pada pembangunan berkelanjutan sustainable development goal (SDGs) yang menjadi aspirasi bersama seluruh masyarakat global.

Baca Juga : Mahfud MD Sebut, Hakordia 2023 Harus Jadi Momentum Kebangkitan KPK

"Pemkot Bandung ingin mencapai bersama tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dorongan untuk melibatkan secara aktif dan kolaboratif penyandang disabilitas dalam prosesnya," kata Sony Bakhtiyar, Sabtu 9 Desember 2023.

Ia memaparkan, pada aspek pendidikan terdapat Perda Kota Bandung nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kawan-kawan disabilitas berhak mengenyam pendidikan wajib belajar selama 9 tahun. Serta mendapat prioritas penerimaan peserta didik baru melalui jalur afirmasi.

"Lalu pada aspek kesehatan terdapat Perda nomor 1 tahun 2020. Mereka berhak mendapat layanan kesehatan ramah disabilitas dan jaminan kesehatan melalui program UHC," ucapnya.

Baca Juga : Menangkan Gugatan PK MA Tanah Pasar Panorama Lembang, Pemda KBB Harus Bayar Rp116 Miliar kepada Ahli Waris Adiwarta 

Adapun pada aspek infrastruktur, Pemkot Bandung juga telah menyusun regulasi Perda nomor 14 tahun 2018 tentang sarana dan prasarana bangunan gedung serta tempat peribadatan yang harus ramah disabilitas dan lansia.