Pemprov Jabar Kucurkan Rp500 M untuk PT Sangga Buana, Dibayar Bertahap hingga 2031

INILAHKORAN.ID - Rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat melalui PT Sangga Buana (Perseroda) mulai memasuki tahap pendanaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan, modal awal perusahaan tersebut akan berasal dari APBD Jabar 2027.

Pemprov Jabar menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp500 miliar untuk PT Sangga Buana yang akan dikucurkan secara bertahap hingga 2031. Pada tahun pertama operasional, pemerintah daerah mengalokasikan modal awal sebesar Rp125 miliar yang bersumber dari APBD 2027.

Sumber pendanaan tersebut ditegaskan dalam jawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Ranperda Pendirian PT Sangga Buana (Perseroda).
Jawaban gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam rapat paripurna kemarin, menyebut penyertaan modal akan diprioritaskan melalui APBD, bukan melalui pinjaman daerah.

"Penyertaan modal ke Sanggabuana disebut akan dimulai 2027, sesuai KUA-PPAS 2027, dan dicicil bertahap sampai 2031," kata Dedi yang dibacakan Erwan, Kamis (20/8/2026) kemarin.

Kepala Biro BIA Jawa Barat, Deni Hermawan menjelaskan, pemberian modal awal tersebut merupakan syarat pendirian perseroan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

"Sanggabuana akan efektif operasional tahun 2027, sehingga diwajibkan adanya setoran modal Rp125 miliar melalui Pembiayaan APBD TA 2027," ujarnya.

Konsolidasi BUMD untuk Efisiensi

Sebelumnya, pembentukan Sangga Buana menjadi bagian dari agenda besar Pemprov Jabar, dalam menata ulang tata kelola BUMD.

Dari puluhan BUMD yang dimiliki Jawa Barat, sejumlah perusahaan daerah akan dikonsolidasikan dalam satu holding. Namun, Bank bjb tetap berdiri sendiri dan tidak masuk dalam skema tersebut.

“BUMD yang jumlahnya banyak akan diholding menjadi satu kelembagaan BUMD namanya Sanggabuana, kecuali bjb,” ucap Dedi Mulyadi.

Menurutnya, penyatuan BUMD diperlukan untuk memangkas struktur organisasi yang selama ini dinilai terlalu besar, terutama pada jumlah direksi dan komisaris.

“Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris,” katanya.

Ia menyebut, perangkat BUMD yang saat ini menjabat masih bersifat sementara selama proses restrukturisasi berjalan.

“Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak,” tegasnya.

DPRD Minta Skema modal Diperjelas

Rencana penyertaan modal Rp500 miliar menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Anggota Banggar sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Muhamad Romli mengatakan, pembahasan mengenai sumber anggaran masih berjalan karena Raperda penyertaan modal belum dibahas secara khusus.

“Belum ada jawaban Rp125 miliar per tahunnya dari mana. Itu nanti di Perda penyertaan modalnya. Syaratnya ada perda penyertaan modal, harus ada Perda pembentukannya dulu. Tidak bisa dibarengan,” kata Romli.

Menurut Romli, pembentukan Sangga Buana harus menjadi instrumen perbaikan kinerja BUMD, bukan sekadar membangun struktur baru.

“Yang jelas bahwa restrukturisasi harus dilakukan. Sebagai wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk menyehatkan dan membentuk BUMD negeri. Bukan hanya sekadar menampung tim sukses, tapi ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah daerah menjadikan BUMD ini BUMD yang sehat, BUMD yang menghasilkan dan untuk membantu pendanaan pembiayaan pendapatan daerah,” paparnya.

Ia menilai, konsep holding berpotensi menekan biaya operasional dengan mengurangi struktur pengelolaan yang terlalu gemuk.

Namun, DPRD tetap akan mengkaji desain bisnis Sangga Buana, termasuk mekanisme restrukturisasi dan penentuan pengelola perusahaan.

Cari CEO dengan Kompetensi Bisnis

Pemprov Jabar juga menyiapkan proses seleksi, untuk menentukan CEO holding BUMD Sangga Buana. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, proses rekrutmen akan menggabungkan mekanisme open bidding dengan talent scouting.

"Yang jelas kita akan lakukan rekrutmen sesuai dengan mekanisme, dan kita akan kombinasikan antara pendekatan open bidding sebagaimana ketentuan, dan talent scouting sesuai dengan kaidah human capital management," ujar Herman.

Ia menegaskan, calon pemimpin Sangga Buana harus memiliki kemampuan profesional sekaligus memiliki kepedulian terhadap kepentingan daerah.

"Agar kita mendapatkan yang terbaik. Jadi bukan hanya sekadar profesional, tapi ada patriotikal. Karena kalau profesional saja saya kira berat," ucapnya.

Herman menyebut, posisi CEO Sangga Buana memiliki peran penting karena holding tersebut dirancang sebagai penggerak utama pengelolaan BUMD Jabar.

"Untuk CEO BUMD Sangga Buana, yang terinspirasi Pak Gubernur ini dari Danantara, harus mendapatkan driver, Chief Executive Officers-nya yang terbaik," tegasnya.

Herman berharap, CEO terpilih mampu membawa Sangga Buana menjadi perusahaan daerah yang profesional, produktif, dan mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ujungnya mudah-mudahan ada di tangan yang tepat. Profesional, dan tadi punya jiwa patriotik. Jawa Barat memanggil," pungkasnya.