Pengamat Pendidikan Minta Pemprov Jabar Cari Solusi Bagi SMA/SMK Swasta yang Kekurangan Siswa

INILAHKORAN, Bandung - pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk membantu mencari solusi bagi SMA/SMK swasta yang kini sedang kekurangan siswa.

Kekurangan atau penurunan jumlah siswa di SMA/SMK swasta pasca Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, ditengarai salah satunya akibat kebijakan penambahan rombongan belajar (Rombel) hingga 50 murid setiap kelas di sekolah negeri, program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

Maka dari itu, Cecep meminta Pemprov Jabar untuk membantu mengurai masalah ini. Mulai dari yang sederhana, dengan melakukan pendataan jumlah siswa di SMA/SMK negeri usai pelaksanaan SPMB 2025 dan pasca penambahan rombel.

"Hemat saya, pertama harus ada pendataan ya. Berapa banyak sih sekolah-sekolah yang terdampak karena SPMB dan juga tentang penambahan rombel. Untuk mengatasi persoalannya, atau itu harus dicek ya apakah semata-mata karena itu atau faktor lain," ujar Cecep dikutip Minggu 27 Juli 2025.

Sebab kata dia, sejatinya tidak seluruh sekolah swasta yang terdampak. sekolah swasta memiliki sejumlah klasifikasi, mulai yang standar internasional, menengah dan biasa.

Untuk sekolah internasional, dia meyakini minat siswa untuk masuk kemungkinan tidak akan berkurang, sebab mayoritas sudah langsung mendaftar tanpa memilih opsi lain. 

"Yang standar internasional ini tidak terdampak sebetulnya, malah sebelum pendaftaran siswa baru di negeri sekolah-sekolah ini sudah full," ucapnya.

Sementara beberapa sekolah swasta lainnya, ada juga yang memiliki tempat yang jauh hingga akhirnya kurang diminati. Hanya saja, secara umum banyak faktor yang membuat sekolah swasta ini sepi peminat. Sehingga upaya pendataan harus dilakukan pemberian bantuan dan lainnya. 

"Misalnya ada kesulitan karena berat operasional atau segala macam, kan dikerjasamakan dengan sekolah swasta lainnya bisa. Atau kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kalau enggak, dibuat negeri, bisa dibeli asetnya segala macam begitu," ucapnya. 

Terlepas dari itu, Pemprov Jabar lanjut Cecep harus membantu mencari solusi sebab menurunnya minat siswa ke sekolah swasta. 

"Opsi merger swasta dengan swasta itu juga memungkinkan. Misalnya sekolah-sekolah swasta yang berdekatan dan siswanya kurang, dua-duanya udah merger aja. Izin merger sekolahnya supaya bisa berdampak kepada satu sama lain," jelasnya. 

Disinggung apakah program penambahan rombel ini berdampak kepada sekolah swasta, Cecep tidak menampik, keadaan di lapangan memang benar adanya.

"Kenyataannya ini ada pengaruh walaupun pengaruh itu sangat ditentukan seberapa besar si siswa itu dipengaruhi oleh keberadaan sekolah-sekolah negeri yang nominalnya jadi 50," kata dia. 

Cecep menegaskan, opsi paling penting saat ini melakukan pendataan secara menyeluruh, terhadap kondisi sekolah swasta di Jabar. Sebab persoalan sekolah masing-masing bisa berbeda hingga akhirnya kini kurang mendapatkan banyak murid. 

"Itu yang paling penting, di data dulu dan tiap sekolah kan beda-beda persoalannya," tandasnya. (Yuliantono)