SPP Tak Perlu Direaktivasi, Dedi Mulyadi: Dana BOS dan Bantuan Provinsi Cukup

INILAHKORAN.ID - Wacana menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri Jawa Barat, mendapat penolakan tegas dari Gubernur Dedi Mulyadi. 

Dedi memastikan, sekolah negeri belum membutuhkan pungutan tambahan dari orang tua siswa.

Menurutnya, hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan kebutuhan operasional sekolah masih dapat ditopang melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional yang dialokasikan Pemprov Jabar.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (19/7/2026).

Alih-alih menyoroti kekurangan anggaran, Dedi justru mengungkap adanya persoalan dalam tata kelola dana pendidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan penggunaan dana BOS di luar kepentingan pendidikan dengan nilai temuan mencapai miliaran rupiah.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," ungkapnya.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi Dedi, untuk menilai bahwa problem utama sekolah bukan terletak pada minimnya anggaran, melainkan pada pengawasan dan akuntabilitas penggunaan dana yang tersedia.

Sebab itu, ia menilai reaktivasi SPP berpotensi menciptakan persoalan baru. Selain menambah beban masyarakat, kelebihan dana yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memunculkan risiko hukum bagi pihak sekolah.

"Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya kasihan, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," katanya.

Dedi menegaskan, prioritas pemerintah saat ini bukan mencari sumber pungutan baru, melainkan memastikan kualitas layanan pendidikan meningkat. Pemprov Jabar, kata dia, akan fokus memperbaiki fasilitas dasar sekolah yang selama ini masih menjadi keluhan di sejumlah daerah.

"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu," ucapnya.

Ia juga mengingatkan, kebijakan sekolah negeri gratis di Jawa Barat merupakan perubahan besar yang baru berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, berbagai pungutan masih kerap ditemukan di sekolah negeri.

"Sebelumnya, di Jawa Barat, sekolah negeri juga bayar. Kan banyak tuh. Dulu, waktu saya anggota DPR, datang ke sekolah-sekolah, bayar, tunggakan-tunggakan siswa yang belum dibayar. Dan itu sekolah negeri. Ada SMA 2 di Subang, ada SMA di Cimahi, ada SMA di Purwakarta, dan ada SMA di Tasik, di Ciamis. Pernah saya bantuin waktu saya jadi anggota DPR," ujarnya.

Ia menegaskan pendidikan gratis harus tetap menjadi komitmen bersama, agar akses pendidikan tidak kembali dibatasi oleh kemampuan ekonomi keluarga.

"Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Kita buktikan, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara, bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," tutupnya.