Pengangguran di KBB Berada Diangka 9 Persen, Ade Zakir: Kebanyakan Lulusan SMA/SMK

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat angka pengangguran di wilayahnya berada di angka 9 persen.

Tak hanya itu, Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) masih diangka 30 juta. Sementara, Jawa Barat sudah mencapai Rp 45 juta.

"Kalau memang ada tenaga kerja yang nganggur belum punya kerja dan kemudian memproleh pendapatan sepertinya akan meningkatkan pendapatan. Jadi, secara tidak langsung dia akan meningkatkan PDRB nilai tambah yang juga akan berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir belum lama ini.

Saat ini, jelas Ade, angka pengangguran di Bandung Barat mencapai 9 persen lebih dengan penyerapan tenaga kerja lulusan terbanyak, yakni  dari jenjang sekolah dasar (SD).

"Justru lulusan perguruan tinggi atau sederajat paling rendah penyerapan tenaga kerjanya," ucapnya.

Lebih lanjut Ade menerangkan, di tahun 2024 penyerapan tenaga kerja lulusan SD ke bawah paling tinggi, yakni sekitar 48,69 persen, lulusan SMP 20,94 persen, SMA 23,36 persen dan lulusan perguruan tinggi hanya 7,02 persen.

"Itu adalah kualitas tenaga kerja yang sudah berjalan. Namun, kami (Pemda KBB) ingin mereka mendapatkan pendidikan tambahan," ujarnya.

Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Muchamad Yusuf  mengatakan, pengangguran terbesar itu didominasi lulusan SMA dan SMK. Sementara angkatan kerja 60 persen masih berpendidikan SMP.

"Untuk jumlah pengangguran lulusan SMP kecil hanya 3 persen. Yang banyak nganggur lulusan SMA/SMK," katanya.

Yusuf menyebut, langkah yang dilakukan untuk meminimalisir pengangguran salah satunya dengan menggelar job fair. Namun, pihaknya tak memungkiri masih banyak angkatan kerja yang belum memiliki keahlian.

"Oleh karena itu, kita membuat balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Di Bandung Barat saja Kemnaker sudah memiliki tiga balai vokasi," ucapnya.

Selain itu dari sisi kebijakan, ada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 68 tahun 2022 yang mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

"Tujuannya untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha," paparnya.

"Alasan kenapa pengangguran terbuka masih didominasi SMA/SMK, yakni karena yang dididik dan dilatih itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Sehingga, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Perpres 68/2022, yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) pihaknya berharap program pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi yang ada di SMK bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Nah itu yang mau diperbaiki. Kita juga sedang membangun sistem informasi pasar kerja," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong semua siswa SMK untuk masuk dan mengakses aplikasi siap kerja di laman www.siapkerja.com.*** (agus satia negara)