Puluhan Ribu Rumah Belum Miliki Septic Tank, Ancaman Kesehatan Mengintai Warga Cimahi
Persoalan pengelolaan limbah domestik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Kota Cimahi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cimahi - Persoalan pengelolaan limbah domestik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Kota Cimahi.
Data terbaru menunjukkan, hingga tahun 2025, terdapat sekitar 20.548 rumah dari total 122.307 rumah di Cimahi yang belum memiliki septic tank. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terkait kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, menyebut, masih banyak warga yang masih membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai atau meresapkannya ke tanah.
Menurutnya praktik ini sangat berbahaya karena berpotensi mencemari sumber air, menyebarkan bakteri berbahaya, dan mengancam kesehatan warga.
"Kebanyakan masyarakat masih mengalirkan pembuangan limbah domestiknya langsung ke sungai atau dibuang ke dalam tanah," kata Endang, Senin 29 September 2025.
"Ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama terkait penyebaran bakteri coli yang dampaknya bisa sangat luas. Masalah ini bahkan menjadi salah satu agenda besar kita terkait penanganan stunting," ujarnya.
Upaya Pemerintah Kota Cimahi
Sejak tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi telah berupaya mengatasi masalah ini dengan membangun sekitar 152 septic tank komunal, serta sejumlah septic tank individu, MCK, dan fasilitas lainnya. Namun, program ini baru menjangkau 12.157 rumah.
Pada tahun 2025, ungkap Endang, Pemkot Cimahi kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk membangun septic tank di 14 kelurahan (kecuali Cipageran), yang mencakup hampir 800 rumah.
Selain itu, Pemkot Cimahi juga mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membangun septic tank bagi 124 rumah.
"Tahun ini, alhamdulillah, ada sekitar 124 rumah yang akan kita bangunkan septic tank melalui APBD," ungkapnya.
"Total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp7,1 miliar dari DAK dan Rp1,9 miliar dari APBD," sebutnya.
Kendala di Lapangan
Meskipun ada upaya yang signifikan, sebut Endang, masih ada warga yang menolak dibangunkan septic tank lantaran menganggap air limbah sebagai sesuatu yang kotor dan menimbulkan bau.
Selain itu, keterbatasan lahan di rumah warga berpenghasilan rendah juga menjadi kendala.
"Masyarakat kita banyak yang masih menggunakan air sumur. Kalau limbah dibuang ke tanah, sumurnya bisa tercemar. Setelah kita jelaskan manfaatnya, akhirnya mereka paham," bebernya.
"Hanya saja, rumah yang tergolong sempit membuat mereka kesulitan menentukan titik pemasangan," jelasnya.
Solusi Teknologi
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menggunakan teknologi septic tank modern berbahan fiber yang lebih kedap air, praktis, dan bisa dipasang di berbagai lokasi.
"Model yang kita pasang ini bukan lagi yang lama dari beton. Ini pabrikan, lebih profesional, bisa dipasang di halaman sempit, bahkan di teras atau dapur. Prosesnya juga lebih cepat dibanding beton konvensional yang harus menunggu kering dulu," beber Endang.
Pola Swakelola dan Keterlibatan Masyarakat
Program berbasis DAK dijalankan dengan pola swakelola tipe 4, melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk langsung oleh warga.
Endang menerangkan, KSM bertugas menyiapkan lahan, sosialisasi, hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara proyek dari APBD dikerjakan melalui pihak ketiga.
"Sekarang sedang berproses. Ada 14 KSM yang bergerak, dan sebagian lagi melalui pihak ketiga. Target kita dalam 1–2 bulan sudah ada yang selesai," ujarnya.
"Harapannya, awal Desember semua rampung sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : Ahmad Sayuti

