Sikap Kami: Dedi Mulyadi Tanpa Mitigasi

DI satu sisi, kita bersyukur, persoalan lengangnya pendaftar peserta didik baru di sekolah swasta, sedikit menemukan titik terangnya. Di sisi lain, ini kian meyakinkan kita banyak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tanpa mitigasi.

Kesepakatan yang dicapai Forum Sekolah Swasta dan Pemprov Jawa Barat adalah akan menyalurkan mereka yang tak tertampung di SMA/SMK ke sekolah swasta. Untuk biayanya, Pemprov Jabar menyediakan beasiswa.

Sebenarnya, ini jalan terbaik. Bahkan sebelum pemaksaan kebijakan anggota rombongan belajar (rombel) hingga 50 orang siswa di level SMA itu. Kebijakan ini bisa mejadi jalan tengah dan menguntungkan bagi Pemprov Jabar.

Tapi anehnya, kebijakan ini tak terpikirkan, termasuk oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Padahal, contoh sudah ada. Pemprov Jakarta membiayai siswa yang tak diterima di sekolah negeri untuk bersekolah swasta.

Tak ada yang ribut di Jakarta. Sebab, seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan, paham bahwa ada jalan keluar di tengah keterbatasan kapasitas sekolah.

Tetapi tidak demikian di Jabar. Hal ini memunculkan gaduh. Tak hanya karena rombel hingga 50 orang tak layak dilakukan, melainkan juga karena Dedi Mulyadi keukeuh bahwa satu kelas berdesak-desakan itu adalah satu-satunya cara mengatasi anak putus sekolah.

Ujungnya, seperti kita tahu, sekolah swasta sangat menderita. Padahal, mereka selama ini ikut mencerdaskan masyarakat Jabar. Wajar jika mereka kecewa. Wajar mereka menggugat aturan itu meski akhirnya dicabut.

Kita berkali-kali menyarankan agar Pemprov Jabar, termasuk Gubernur Dedi Mulyadi, berpikir panjang sebelum meluncurkan kebijakan. Jangan hanya karena memiliki popularitas tinggi dengan kekuasaan yang ada, seolah-olah merasa benar sendiri.

Dalam perkembangan yang terjadi sejak kepemimpinannya, kita bisa menarik gambaran: Dedi kerap mengambil keputusan singkat yang ujungnya menimbulkan heboh. Padahal, ada jalan keluar yang lebih berkedamaian bagi kebanyakan warga.

Mulai dari pemangkasan bantuan untuk pesantren, pelarangan study tour, jam sekolah yang kepagian. Semuanya seperti diputuskan secara mendadak tanpa memberi ruang bagi alternatif pikiran lain masuk.

Kita memberikan saran kepada Dedi Mulyadi untuk mengurangi hal-hal semacam itu. Bagaimanapun, pikiran dua-tiga orang, kita yakini, akan lebih baik dari pikiran satu orang. Apa susahnya menerima masukan dari banyak pihak yang sudah pasti takkan mendegradasi kualitas seorang pemimpin. (*)