Sikapi Perundungan Anak di Tasikmalaya, Siti Muntamah: Ayo Kita Semua Serius

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah menyayangkan, kasus perundungan atau bullying terha

Sikapi Perundungan Anak di Tasikmalaya, Siti Muntamah: Ayo Kita Semua Serius

INILAHKORAN, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah menyayangkan, kasus perundungan atau bullying terhadap anak kembali terjadi.

Perundungan oleh tiga pelaku yang juga masih anak-anak, berujung korban jiwa di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya menurutnya tidak harus terjadi bila semua elemen serius menyikapi sejak lama. Menurutnya, objek perundungan maupun pelaku adalah sama-sama korban, akibat rendahnya kepedulian di lingkungan sekitar mereka.

“Kasus ini adalah fenomena gunung es. Kita sedang berupaya melakukan pencegahan, arahan sudah ada tetapi masih kecolongan. Itu sangat menyakitkan, apalagi sampai ada korban jiwa. Ayo semua kita serius menyikapi ini. Dinas terkait, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ayo segera berbenah. Bangun jejaring yang serius dan efektif,” ujar Siti kepada INILAHKORAN, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga: Ternyata Ini Arti Nama Adzam Ardiansyah Sutisna, Penguat Nathalie Holshcer Hadapi Perceraian

Kemudian kata Ummi Siti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga turut berbenah. Bantu kota dan kabupaten untuk menjadi wilayah layak anak, lalu wujudkan sekolah ramah anak sebagai langkah pencegahan. Selain itu, bentuk program yang menyikapi serius terhadap pembangunan keluarga berkualitas, agar kasus serupa tidak lagi terulang.

“Ayo kita serius, menghadirkan upaya agar tidak terjadi perundungan di sekolah, dengan sekolah ramah anak. Ini kan program yang harus serius diimplementasikan. Kemudian, saya melihat Jawa Barat ini ada tujuh kota absen sebagai kota layak anak. Dulu lima, sekarang tujuh. Kita masuk sebagai kategori bukan provinsi layak anak. Tolong jadi perhatian, baik provinsi, kota dan kabupaten,” ucapnya.

“Lalu harus ada program yang fokus terhadap keluarga. Jangan hanya memerhatikan Indeks Pembangunan Gender atau yang lainnya saja. Tetapi keluarga juga harus jadi ukuran, karena dengan keluarga berkualitas akan meningkatkan fungsi keluarga. Saya meyakini, jika fungsi keluarga sudah berjalan maksimal. Border akan terbentuk dengan sendirinya,” sambungnya.

Baca Juga: Lecehkan Penumpang Perempuan, Supir Taksi di Manado Menangis di Kantor Polisi

Dia menambahkan, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus terus digenjot. Serta sokongan anggaran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selayaknya ditambah, guna mencegah terulangnya kasus perundungan di Jawa Barat.

“Sejauh ini sosialisasi Perda juga enggak ada, padahal ini harus dimaksimalkan. Lalu saya berharap, anggaran untuk DP3AKB ini juga ditambah. Sehingga mereka bisa melakukan coaching di wilayah yang riskan akan perundungan. Kemudian rehabilitasi sosial yang diperlukan garda untuk membantu, karena pelaku ini juga korban. Upaya literasi tentang visi dan misi juga kurang. Jadi harus serius, jangan setengah hati untuk membentengi 17 juta keluarga di Jawa Barat ini,” katanya.

Selanjutnya kata Ummi Siti yang tidak kalah penting adalah peran maksimal dari orangtua, dalam mengawasi anak. Lemahnya pengawasan terhadap lingkungan dan pemanfaatan teknologi, menjadikan anak rentan terhadap pemahaman akan hal baik dan buruk. Dia berharap, para orangtua dapat lebih sering memerhatikan anak guna mencegah terjadinya hal buruk, salah satunya perundungan.

Baca Juga: Renjun positif Covid-19, NCT Dream Batalkan Konser

“Ini juga tidak lepas dari sikap orangtua, karena anak ini baik pelaku maupun korban. Semuanya tetap jadi korban. Dari kecil sampai besar, anak ini sama kita. Ketika dapat pengaruh dari apa yang dia lihat dari gadget, kemudian tidak ada pengawasan. Mereka menganggap hal tersebut benar. Ketika banteng pemikiran, pemahaman, keteladanan ditemukan di sekitarnya. Maka mereka akan tahu, mana yang baik dan tidak. Kembali lagi, yang harus diperbaiki adalah keluarga. Jadi pemerintah juga jangan ragu investasi untuk bantu keluarga, baik dalam regulasi seperti Perda Keluarga ada atau tidak dan lainnya. Sekali lagi, ayo kita semua serius menyikapi persoalan ini agar tidak terulang lagi,” tandasnya. (Yuliantono)***


Editor : inilahkoran