Soal Revitalisasi Drainase Lembang-Karawang, Disperkim Jabar: Tinggal Pelaksanaan

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat Indra Maha menuturkan, pihaknya telah melakukan kajian terkait rencana revitalisasi drainase dari Lembang Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Karawang.

Indra mengatakan, pihaknya sudah merespon permintaan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk meninjau dan melakukan kajian penyebab banjir yang terjadi di Lembang beberapa waktu lalu. Mengingat Lembang merupakan kawasan dataran tinggi, yang sejatinya bukan kawasan rawan banjir.

"Kami yang jelas, ketika ditugaskan oleh Pak Gubernur, kita langsung cek lapangan terus kita konsolidasikan kepada Kabupaten Bandung Barat, juga terhadap dengan Bina Marga. Tinggal pelaksanaannya mungkin di teman-teman Bina Marga dan Kabupaten Bandung Barat," ujar Indra dikutip Minggu 27 Juli 2025.

Disinggung kapan pengerjaan revitalisasi drainase Lembang dilakukan, dia mengaku untuk pelaksanaan akan dieksekusi oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar.

Tetapi yang pasti lanjut dia, saat ini sudah ada pemetaan hasil dari kajian, apa yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi lagi di Lembang.

"Itu harus ditanyakan ke Bina Marga. Tapi waktu itu sudah ada gambaran, mesti dibuat crossing di beberapa tempat di jalan provinsi misalnya, terus ada juga saluran yang mesti direaktivasi kembali, seperti itu. Supaya aliran air tidak menggenang di jalan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi merencanakan akan merevitalisasi drainase mulai dari Lembang hingga Karawang.

Dimana banjir terjadi selain akibat kawasan hutan yang telah beralih fungsi, juga disebabkan karena drainase yang tak berfungsi optimal.

"Jadi gini, saya sudah tahu itu problemnya. Satu, memang daerah hulunya rusak, kita tahulah hutannya sudah tidak ada. Maka, November nanti kita akan segera menanam bambu dari daerah hutan yang gundul, di Lembang. Kedua, per hari ini seluruh drainasenya dibongkar, kemarin saya sudah minta Dinas Perkim bersama bupati menganalisis, karena problemnya sederhana, drainasenya tertutup," ucapnya.

Disinggung soal dugaan pelanggaran tata ruang oleh kawasan wisata, Dedi mengatakan akan dievaluasi. Terutama meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk mengevaluasi.

"Kita evaluasi, Bupatinya segera evaluasi tata ruang. Kalau kita sih secara teknis sudah membuat larangan alih fungsi lahan, itu jelas. Dari larangan itu, segera harus diterjemahkan dengan Perbupnya masing-masing atau Perwalkotnya, setelah itu buat analisis tata ruang," kata dia.

Bila ternyata kawasan wisata melanggar tata ruang kata Dedi, maka pemerintah harus berani membongkar.

"Ya sudah, bongkar saja," ucapnya.

Soal pembongkaran drainase, dia mengatakan seluruh saluran air yang berada di jalan milik provinsi, bakal dibongkar mulai dari Kota Bandung hingga Kabupaten Karawang.

"Secara teknis alat beratnya sudah turun, hari ini kita membuat drainase, rencananya dari Kota Bandung sampai Karawang. Jadi di seluruh jalan provinsi dibuat drainase yang cukup, jangan dulu dibangun jalan sebelum drainase dibangun," tandasnya.