SPMB 2026 Jabar Sisakan Catatan Evaluasi

INILAH, Bandung - Pendaftaran telah berakhir. Kursi sekolah telah terisi. Namun, perjalanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jenjang SMA/SMK di Jawa Barat belum sepenuhnya selesai.

Di balik berakhirnya tahapan penerimaan murid baru, masih tersisa sejumlah catatan kritis yang perlu dijawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi menyeluruh pun mulai disuarakan agar pelaksanaan SPMB pada tahun berikutnya tidak kembali menghadirkan persoalan yang sama.

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai dinamika yang terjadi selama pelaksanaan SPMB 2026 harus menjadi bahan pembelajaran bagi Pemprov Jabar. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dirancang sejak awal.

“Ya, ini harus jadi cermin ya, pembelajaran bagi Pemprov. Regulasinya ya harus pas. Jangan di tengah jalan dirubah-rubah,” ujar Cecep, Minggu (19/7).

Menurut dia, regulasi penerimaan murid baru harus disiapkan secara matang sebelum diterapkan. Perubahan aturan ketika proses sudah berjalan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi orang tua dan calon peserta didik yang tengah berjuang mendapatkan sekolah.

Cecep juga mengingatkan pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan dari meja birokrasi, tetapi perlu membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang terdampak langsung.

Sekolah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan harus dilibatkan agar kebijakan yang lahir memiliki pemahaman bersama dan tidak memunculkan polemik.

“Terus membuat regulasi itu libatkan sekolah, libatkan masyarakat, libatkan stakeholder. Jadi tidak gaduh. Jawa Barat sering kali jadi kegaduhan karena kurangnya komunikasi publik yang bagus,” katanya.

Bagi Cecep, komunikasi publik menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan kebijakan pendidikan. Sosialisasi yang dilakukan sejak awal dapat membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan sekaligus mengurangi kesalahpahaman saat pelaksanaan. (gin)