Tedy Rusmawan Desak Penanganan Banjir Bandung Raya Jadi Prioritas 2027

INILAHKORAN.ID - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan mendesak pemerintah menjadikan persoalan banjir di Bandung Raya sebagai prioritas utama pada 2027. 

Ia menilai, penanganan banjir yang berlangsung bertahun-tahun belum optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor dan wilayah.

Tedy mengungkapkan, isu banjir telah ia sampaikan dalam berbagai forum, termasuk saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat pada Rabu (15/4/2026) kemarin.

“Saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak, terkait dengan masalah banjir yang menahun di Bandung Raya,” ujar Tedy di Cimahi, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, selain persoalan sampah, banjir menjadi isu krusial yang harus segera ditangani secara serius dan terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Kemarin juga saya di Musrenbang (Provinsi Jawa Barat) itu yang paling saya kedepankan selain masalah sampah,” katanya.

Ia menegaskan, penanganan banjir harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027, dengan penguatan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah.

“Saya sampaikan agar betul-betul menjadi prioritas di tahun 2027 dan harus optimal dalam koordinasi komunikasi lintas sektoral dan lintas wilayah,” tegasnya.

Tedy menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengambil peran strategis sebagai penghubung antarinstansi yang memiliki kewenangan berbeda, agar penanganan banjir tidak berjalan parsial.

“Provinsi harus menjadi jembatan untuk penyelesaian-penyelesaian yang lintas kewenangan,” ujarnya.

Ia memaparkan sejumlah titik rawan genangan di Kota dan Kabupaten Bandung yang hingga kini belum tertangani secara maksimal.

“Mulai dari Leuwipanjang sampai perempatan Mohammad Toha, kemudian sampai ke Samsat (Soekarno-Hatta) kan banyak genangan air. Kemudian jalan pusat, gorong-gorong yang katanya juga ada unsur BBWS di sana,” jelasnya.

Menurut Tedy, kompleksitas kewenangan, mulai dari pemerintah daerah hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan koordinasi kuat dari pemerintah provinsi.

“Nah provinsi harus mampu mengomunikasikan, karena yang terkena dampak kan masyarakat secara umum,” katanya.

Ia menekankan, kolaborasi lintas wilayah mutlak diperlukan agar penanganan banjir tidak lagi bersifat sektoral dan sporadis.

“Nah, harus ada kolaborasi provinsi ya ngelihat juga di sana untuk dilakukan penanganan karena di sana juga sudah bertahun-tahun. Bahkan sampai hari ini juga masih banjir,” ujarnya.

Tedy juga menyoroti kondisi di kawasan Sapan, Kabupaten Bandung yang hingga kini masih kerap terendam banjir saat hujan turun.

“Di kawasan Sapan gitu ini juga seperti wahana air,” pungkasnya.***