Tragedi Ledakan Amunisi di Garut, Puan Desak TNI Bertanggung Jawab atas Dugaan Kelalaian Prosedur

INILAHKORAN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pertanggungjawaban penuh dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas insiden ledakan maut saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

Ia menilai tragedi yang menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional TNI.

Insiden ledakan terjadi pada Senin pagi (12/5) di kawasan Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ledakan tersebut berasal dari aktivitas pemusnahan amunisi tak layak pakai (afkir) oleh TNI Angkatan Darat.

"Komisi I DPR perlu segera memanggil Panglima TNI dan jajaran terkait untuk meminta penjelasan lengkap atas kejadian ini," ujar Puan dilansir dari Antara, Jumat 16 Mei 2025.

Tragedi tersebut mengakibatkan 13 korban jiwa, terdiri dari empat anggota TNI (dua perwira dan dua bintara) serta sembilan warga sipil. Pihak TNI menyebut warga sipil yang tewas diduga sebagai pemulung yang mencari sisa logam dari lokasi pemusnahan. Namun, pernyataan itu dibantah keluarga korban yang menyatakan bahwa para warga sudah lama dilibatkan secara rutin dalam proses pemusnahan amunisi oleh TNI.

Puan menegaskan bahwa dugaan keterlibatan warga sipil dalam kegiatan militer yang memiliki risiko tinggi, seperti pemusnahan bahan peledak, menunjukkan adanya potensi kelalaian prosedural.

“Harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai prosedur yang lemah justru membahayakan nyawa warga sipil. Kegiatan seperti ini tidak seharusnya melibatkan masyarakat umum,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam investigasi dan akuntabilitas TNI atas setiap tindakan yang dilakukan di luar tugas tempurnya, terutama yang melibatkan masyarakat sipil.

Saat ini, penyelidikan atas penyebab ledakan masih berlangsung di bawah kendali TNI AD. Publik pun menanti hasil investigasi dan sikap tegas dari DPR sebagai lembaga pengawas terhadap institusi militer.