Tunggu Instruksi KPU RI, Jelang Pemulu 2024 Jumlah Pemilih di KBB Terus Bertambah

INILAHKORAN, Ngamprah - Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini tengah menunggu penetapan dan tahapan dari pusat.

Ketua KPU KBB, Adie Saputro mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan langkah atau tahapan secara masif lantaran penentuan tahapan dilakukan oleh KPU RI.

"Kami masih menunggu waktu penetapannya, walaupun dalam draf KPU dalam tahapan itu kita akan mulai tahapan pemilu 2024 itu di 14 Juni 2022," katanya saat ditemui, Rabu 8 Juni 2022.

Ia menjelaskan, penentuan baik itu penetapan ataupun tahapan itu minimal 20 bulan sebelum hari H atau pelaksanaan Pemilu.

Baca Juga: Bencana Pergeseran Tanah di KBB, Dua Rumah Ambruk

"Tentunya kami tengah melakukan persiapan-persiapan diantaranya, melakukan sosialisasi, dan kami pun sudah melakukan kunjungan kerja ke partai politik. Itu kita lakukan dari sebelum lebaran," jelasnya.

"Selain itu kami juga menyampaikan informasi terkait tahapan yang akan kita laksanakan nanti," sambungnya.

Ia menyebut, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan partai politik, diantaranya pendaftaran dan verifikasi parpol.

Baca Juga: Anggaran Porprov Jabar 2022 Kurang, Begini Tanggapan Komisi IV DPRD KBB

"Insya Allah akan dilaksanakan pada Agustus 2022 mendatang," sebutnya.

Disinggung terkait data pemilih, ia mengaku, setiap bulan KPU KBB

melaksanakan penetapan rekapitulasi dari jumlah pemilih yang selalu dinamis di KBB.

"Terakhir pada bulan Mei, karena penetapannya biasa di akhir bulan dan di Juni ini kita akan melakukan tahapan di akhir Juni," ujarnya.

Baca Juga: Jelang Porprov Jabar 2022, Dispora KBB Akui Persiapan Baru 70 Persen

Ia menyebut, pada bulan Mei 2022 pihaknya sudah menetapkan sekitar 1.215.883 pemilih.

"Memang ini ada kenaikan setiap bulannya sekitar 0,1 sampai 0,5 persen, dan memang yang kita input itu diantaranya pemilih pemula yang memang setiap bulan ada potensi pemilih baru," sebutnya.

Disamping itu juga, sambung dia, KPU menyisir data-data yang tidak memenuhi syarat diantaranya, yang meninggal dunia, pindah domisili, atau bahkan data-datang yang memiliki perubahan.

"Data-data ini tentunya termasuk yang perubahan tadi akan berkolerasi nanti kepada penyusuna TPS pada hari-H nanti, seperti pihak kecamatan, desa serta RT/RW pun kami akan formulasikan supaya nanti masuk dpt di TPS itu tepat sesuai domisili yang terbaru," pungkasnya. ****(agus satia negara).