Usai Dikuatkan KPK, Nilai MCP ASN Kabupaten Bogor Meningkat Raih Skor 91

INILAHKORAN, Bogor - Usai dilakukan penguatan dan pendampingan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) ASN Kabupaten Bogor pada pengeloaan keuangan dan pemerintahan daerah 2023 pun meningkat dari 76 menjadi 91.

Hal itu karena ada perbaikan tata kelola seperti perencanaan, penganggaran, manajemen SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pajak daerah, pengawasan APIP dan pengadaan barang jasa.

"Alhamdulillah dan saya memberikan apresiasi atas meningkatnya nilai atau skor MCP ASN Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 meningkat dari 75 ke 91 karena telah dilakukan penguatan oleh kami," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama kepada wartawan, Rabu 21 Mei 2025.

Bahtiar mengharapkan Pemkab Bogor mempertahankan baiknya skor MCP dengan cara memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan.

Seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi, maka pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran harus berorientasi terhadap kemanfaatan untuk masyarakat atau outcome ketimbang hasil dari proses kegiatan atau output.

"Lalu dalam pengadaan barang jasa harus benar, dimana penyedia jasa benar-benar memiliki kemampuan. Selain itu, karena jumlah masyarakatnya sangat banyak, maka ASN Kabupaten Bogor dalam melayani masyarakat haruslah extra ordinary dan progresif," harap Bahtiar.

Mantan Kepala Polresta Bogor Kota itu menuturkan apabila skor MCP ASN Kabupaten Bogor turuk anjlok,  maka Dana Alokasi Khusus (DAK) - Dana Alokasi Umum (DAU) akan diminta dievaluasi jajaran Kementerian Keuangan.

"Harapan kami skor MCP ASN Kabupaten Bogor semakin baik, dan apabila turum anjlok maka kami bisa merekomendasikan ke Kementerian Keuangan dan BPKP agar DAK - DAU dievaluasi dan langkah itu bagian dari memotivasi pemerintah daerah," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku akan melakukan digitalisasi data aset-aset  pemerintah daerah hingga memperbaiki layanan publik, seperti kami akan menambah jumlah Pokja di Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa (KLPBJ) dan menambah personil di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugasnya melayani masyarakat.

"Tentunya, Pemkab Bogor akan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah yamg bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),"  tukas Rudy Susmanto.