Usai Kumpulkan Bupati dan Wali Kota di Kota Bogor, Dedi Mulyadi Segera Bentuk Satgas Pengawasan MBG

INILAHKORAN, Bogor - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengumpulkan semua bupati dan wali kota seJabar di Bale Pakuan, Kecamatan Bogor Tengah untuk membahas terkait program nasional yakni makan bergizi gratis (MBG), Senin 29 September 2025. 

Hasilnya, Dedi Mulyadi secepatnya membentuk Satgas Pengawasan MBG di setiap kabupaten/kota.

"Ada beberapa hal yang akan dilakukan di Jabar terkait MBG ini. Nanti, akan dibentuk Satgas Pengawasan MBG yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan," kata Dedi Mulyadi.

Dia melanjutkan, pengawasan itu dilakukan mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, jam masak hingga sampai pengiriman bahannya. 

"Tentunya sampai mencicipi juga. Jadi yang mencicipi tidak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan disiapkan," kata Dedi Mulyadi. 

Dia menjelaskan, Pemprov Jabar juga akan membentuk lembaga aduan di setiap kabupaten/kota. Lembaga aduan itu dibentuk untuk menerima aduan makanan yang disiapkan disekolah.

"Nanti, guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan. Dua kuantitas makanan atau porsinya. Penyedia MBG atau dapur MBG saya ingatkan untuk memerhatikan porsi makanan. Penyedia tidak boleh mengurangi porsi yang sudah disepakati. Porsi makanan MBG ini senilai 10 ribu. Artinya nilai makanan yang diterima oleh harus 10 ribu. Kalau berkurang impilkasinya 3 yang disiapkan oleh tim. Pertama sanksi administratif, kedua adalah penghentian sebagai mitra dan ketiga pidana korupsi," jelasnya.

Dedi Mulyadi berharap ke depannya program MBG di Jawa Barat ini bisa terlaksana dengan baik.

"Ketiga hal itu menjadi fokus kami, sehingga penyelenggaraan MBG kedepan lebih baik," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang mengumpulkan semua kepala daerah seJabar serta para kepala SPPG untuk menyamakan persepsi terkait kondisi terkini MBG. 

"Karena banyak kasus-kasus keracunan MBG, selanjutnya banyak keluhan masyarakat yang perlu kami respon dengan baik. Kesimpulannya, sebagian besar para kepala daerah dengan regulasi yang ada Perpres 83 tentang BGN kurang tersampaikan kewenangan daerah untuk perannya sampai sejauh mana. Pertanyaannya adalah kewenangan Pemkot Bogor dan yang mengawasi SOP di dapur-dapur ini siapa," terang Jenal.