Yusril Ihza Mahendra Sebut Tren Penegakan Hukum di Indonesia Meningkat Pesat di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto, Namun Masih Ada Tantangan Besar yang Harus Diatasi

INILAHKORAN,Bandung – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tren penegakan hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, meski pemerintah baru berjalan beberapa bulan, persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum semakin positif.

"Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi dan tadi juga sempat disinggung dalam pertemuan informal dengan Pak Presiden dan beliau merasa senang ada peningkatan yang cukup tajam dari 50,4 persen ke lebih 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan saja," ungkap Yusril.

Namun, meskipun ada peningkatan signifikan dalam persepsi masyarakat, Yusril juga mencatat masih ada tantangan besar yang perlu diperbaiki, seperti masalah jual beli kasus hukum dan kesetaraan hukum, terutama terkait dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah, seperti Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, meskipun pemerintah tidak dapat mengintervensi keputusan pengadilan, pihaknya tetap berkomitmen untuk meningkatkan penegakan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah," tambah Yusril dikutip dari ANTARA.

Meski tanggapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya tergolong positif, Yusril mengakui bahwa dirinya merasa kerja yang dilakukan selama ini masih belum optimal.

"Ya alhamdulillah, ada tanggapan seperti itu, walaupun saya merasa kerja biasa-biasa saja, walaupun terasa belum optimal sebenarnya," ungkapnya.

Pada saat yang sama, hasil survei dari Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelang 100 hari pertama pemerintahan mereka.

Survei tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, dengan kepuasan tertinggi di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen.

Sementara di bidang hukum, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72,1 persen, dan di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen.

Dengan tantangan yang masih ada, Yusril dan pemerintahannya tetap berfokus pada pembenahan sistem hukum di Indonesia agar dapat semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan efektif.***