300 Ribuan Tenaga Kerja Terserap, Buah dari Masuknya Investasi di Jabar Selama Januari-September 2025

INILAHKORAN, Bandung - Selama Januari-September 2025, total realisasi investasi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat sebesar Rp218,2 triliun atau 15,2 persen nasional.

Nilai ini meningkat 18 persen, dibandingkan capaian 2024 lalu yang hanya Rp184,89 triliun dalam kurun waktu yang sama.

Investasi masif ini membuat penyerapan tenaga kerja juga naik menjadi 303.469 orang, meningkat 4,45 persen dibandingkan 2024 sebanyak 290.545 orang. Dengan rincian tenaga kerja terserap pada investasi dalam negeri (PMDN) sebanyak 175.385 orang dan investasi asing (PMA) sebanyak 128. 084 orang. 

Sebagian besar di sektor manufaktur dan jasa penunjang industri. Terbaru adalah penyerapan 4500 tenaga kerja terampil bersertifikat oleh perusahaan pembuatan kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD di wilayah Kabupaten Subang.

"Angka investasi ini diharapkan terus meningkat seiring masuknya investasi baru di berbagai kawasan industri seperti Rebana, Bekasi, dan Bandung Raya," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik dikutip Minggu 19 Oktober 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjaga tren positif ini melalui peningkatan layanan investasi yang lebih cepat, transparan dan terintegrasi. 

Berbagai inovasi digital seperti sistem KUJANG (Kumpulan Layanan Perizinan Jawa Barat Terintegrasi) juga diharapkan semakin memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Investasi bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Kami ingin setiap rupiah investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing Jawa Barat,” kata Dedi Taufik.

Dengan capaian tersebut, Jawa Barat terus memperkuat posisinya sebagai motor ekonomi nasional dan lokomotif investasi industri manufaktur Indonesia. 

Seperti diketahui, pada Triwulan III 2025, Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Menurut laporan realisasi investasi yang dirilis Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat 17 Oktober 2025, Jawa Barat mencatatkan investasi sebesar Rp77,1 triliun, melampaui provinsi lain seperti DKI Jakarta Rp63,3 triliun, Sulawesi Tengah Rp33,4 triliun, Banten Rp30,8 triliun dan Jawa Timur Rp30,4 triliun.

Secara nasional, realisasi investasi Triwulan III 2025 mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen pada year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Angka ini telah memenuhi 75,3 persen dari target nasional Rp1.905,6 triliun.

Realisasi investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan porsi 56,9 persen atau Rp279,4 triliun, lebih tinggi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp212 triliun (43,1 persen).

Jawa Barat juga menempati posisi puncak untuk PMDN dengan nilai Rp41,8 triliun (15 persen), disusul DKI Jakarta Rp40,8 triliun (14,6 persen) dan Kalimantan Timur Rp23,5 triliun (8,4 persen).

Sementara di sisi PMA, Jawa Barat menjadi primadona dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7 persen), diikuti Sulawesi Tengah USD 2 miliar (14,8 persen), DKI Jakarta USD 1,4 miliar (10,6 persen), Maluku Utara USD 1 miliar (7,3 persen) dan Banten USD 0,8 miliar (5,7 persen).

Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah serta para pelaku industri yang telah bersinergi menjaga kepercayaan investor.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus merawat iklim investasi yang ramah dan aman, mulai dari percepatan perizinan hingga pembangunan infrastruktur.

“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana caranya ramah? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengakui premanisme masih menjadi ancaman serius bagi dunia usaha. Ia akan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja membuka layanan aduan cepat tanggap bagi perusahaan yang mengalami gangguan atau intimidasi.

“Pemerintah kerjanya gak boleh hanya mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor menjadi kunci agar Jawa Barat terus menjadi lokomotif investasi nasional.