Air Langka Krisis Melanda

Oleh: Yuliantono

Kemarau tak hanya membuat udara terasa lebih panas. Di sejumlah pelosok Jawa Barat, musim kering perlahan mengubah sesuatu yang selama ini dianggap biasa: air.

Sumber-sumber air yang menjadi tumpuan warga mulai mengering. Untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian masyarakat harus menunggu bantuan datang atau mencari sumber air lain yang jaraknya lebih jauh.

Hingga 10 Agustus 2026, sedikitnya 450.383 warga di berbagai daerah di Jawa Barat tercatat terdampak krisis air bersih.

Angka itu tersebar di 153 kecamatan dan 334 desa maupun kelurahan. Sebanyak 140.765 kepala keluarga ikut merasakan berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau.

Di tengah kondisi tersebut, distribusi air bersih terus dilakukan. Sedikitnya 8,7 juta liter air telah disalurkan ke 23 kabupaten dan kota untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan distribusi air terbesar, mencapai 3,8 juta liter.

Bantuan tersebut sejalan dengan jumlah warga terdampak yang mencapai 44.892 orang di sembilan kecamatan.

Setelah Bekasi, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan distribusi air terbesar berikutnya. Sekitar 1,5 juta liter air bersih telah dikirim ke wilayah tersebut.

Namun, jumlah warga terdampak di Bogor justru menjadi yang tertinggi. Sebanyak 170.892 jiwa di 30 kecamatan tercatat mengalami kesulitan air bersih.

Kabupaten Karawang juga menghadapi persoalan serupa. Sebanyak 595.000 liter air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan 27.553 warga yang tersebar di lima kecamatan.

Bagi warga yang menghadapi kemarau, air yang datang bukan sekadar bantuan. Beberapa tangki air yang bergerak menuju permukiman membawa kebutuhan paling mendasar untuk memasak, minum, mandi, dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Karena itu, penanganan krisis air tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga.

"Bantuan air bersih kepada masyarakat tak hanya berasal dari BPBD kabupaten/kota, tetapi juga Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Selain itu, Kodim, komunitas dan dunia usaha," ujar Teten, Selasa (11/8/2026).

Berbagai pihak kemudian bergerak bersama. Pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, hingga komunitas ikut mengambil bagian untuk memastikan air sampai kepada warga yang membutuhkan.

BPBD Jawa Barat juga memperkuat penanganan dengan meminjamkan armada mobil tangki kepada daerah yang membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi dapat menjangkau wilayah yang menghadapi tekanan paling besar.

Pemetaan daerah rawan kekeringan terus dilakukan. Data menjadi penting untuk menentukan ke mana bantuan harus lebih dulu diarahkan dan bagaimana kebutuhan air dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, BPBD berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan sumber air yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan.

Edukasi dan sosialisasi mengenai mitigasi kekeringan juga terus diperkuat melalui berbagai kanal informasi. Masyarakat didorong memahami cara menghadapi musim kemarau sekaligus menghemat air yang masih tersedia.

Sementara itu, musim kemarau perlahan mengubah keseharian warga Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Air yang biasanya mudah didapat kini menjadi sesuatu yang harus ditunggu.

Ketika sumber air mulai terbatas, mobil-mobil tangki datang membawa kebutuhan paling mendasar. Air bersih didistribusikan untuk membantu warga bertahan menjalani aktivitas sehari-hari di tengah musim kering.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Jawa Barat, hingga kini telah menyalurkan sekitar 90 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah titik Kecamatan Harjamukti.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon Eko Kuswantoro mengatakan kekeringan sejauh ini baru terdeteksi di Kecamatan Harjamukti, terutama Kelurahan Argasunya.

"Untuk kerawanan hidrometeorologi saat ini, kekeringan baru terjadi di Kecamatan Harjamukti, khususnya Kelurahan Argasunya," kata Eko di Cirebon, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (11/8).

Distribusi air dilakukan secara terjadwal. Sedikitnya 8.000 liter air dikirim setiap hari menggunakan dua mobil tangki yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 4.000 liter.

Pengiriman dijadwalkan berlangsung selama satu pekan, Senin hingga Jumat. Air tersebut kemudian disalurkan ke wilayah yang mengalami keterbatasan akses, termasuk RW 05 dan RW 08 di kawasan Cadas Ngampar.

"Sudah dijadwalkan selama satu minggu, Senin sampai Jumat, per harinya minimal 8.000 liter," ujarnya.

Bagi warga yang sumber airnya mulai sulit diandalkan, kedatangan tangki menjadi penopang sementara. Air yang dibawa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mengurangi beban warga selama kemarau berlangsung.

Penanganan tersebut juga tidak dilakukan BPBD seorang diri. Sejumlah unsur ikut membantu, termasuk Komando Distrik Militer (Kodim) yang memberikan dukungan armada tangki untuk memperluas jangkauan distribusi.

Eko mengatakan jumlah dan lokasi pengiriman akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPBD memantau wilayah yang mengalami kesulitan air agar bantuan dapat diarahkan ke titik yang paling membutuhkan.

Koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Namun, musim kemarau bukan hanya membawa persoalan kekurangan air bagi warga. Kondisi kering juga membuat potensi munculnya persoalan lain meningkat.

Karena itu, BPBD Kota Cirebon sekaligus memperkuat kesiapan personel melalui pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Salah satu kemampuan yang ditingkatkan adalah penyelamatan reptil atau reptile rescue. Pelatihan ini menjadi bekal bagi petugas untuk merespons laporan masyarakat ketika satwa tersebut masuk ke permukiman.

“Peningkatan kapasitas tersebut antara lain mencakup kemampuan penyelamatan reptil atau reptile rescue untuk menghadapi laporan masyarakat terkait keberadaan satwa tersebut. Apalagi saat musim kemarau,” ucap Eko.

87 Karhutla

Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 87 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat terjadi di berbagai daerah Jawa Barat. Api sedikitnya menghanguskan 117 hektare lahan.

Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan catatan kejadian terbanyak, yakni 15 kasus. Setelahnya ada Kabupaten Majalengka dengan 10 kejadian dan Kabupaten Bandung sebanyak delapan kejadian.

Kabupaten Sukabumi mencatat tujuh kejadian. Sementara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cirebon masing-masing mengalami enam kejadian.

Berikutnya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang masing-masing mencatat lima kasus. Kabupaten Kuningan mengalami empat kejadian.

Api juga muncul di sejumlah daerah lain. Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis masing-masing mencatat tiga kejadian.

Sementara Kota Depok dan Kabupaten Pangandaran masing-masing mengalami dua kejadian. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bogor mencatat masing-masing satu kejadian.

Pranata Hubungan Masyarakat BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan seluruh kejadian yang tercatat hingga awal Agustus telah berhasil ditangani.

"Data kejadian di Agustus, sampai saat ini semua kejadian sudah tertangani dan sudah padam," ujar Hadi, Selasa (11/8/2026).

Meski api berhasil dipadamkan, jejak ancamannya belum sepenuhnya hilang. BPBD Jawa Barat mencatat sedikitnya 96 titik sebaran terdampak karhutla yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Beruntung, rangkaian kebakaran tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Tidak ada laporan warga yang hilang maupun harus mengungsi akibat karhutla sepanjang tahun berjalan.

Namun, kondisi lahan tetap menjadi perhatian. Sebagian kebakaran terjadi di wilayah dengan hamparan lahan terbuka yang cukup luas. Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, kawasan seperti itu menjadi lebih rentan terbakar.

Api yang muncul di satu titik pun dapat menyebar dengan cepat apabila vegetasi dalam kondisi kering dan angin membantu memperluas kobaran.

"BPBD Jabar terus memantau wilayah yang rawan karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau yang membuat lahan lebih mudah terbakar," tegas Hadi. (gin)