Anggaran Dipangkas Pusat, Pemkot Bogor Terapkan Efisiensi di Berbagai Sektor

INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, Pemkot Bogor mulai menyiapkan langkah efisiensi setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp253,4 miliar pada tahun anggaran 2026. 

Pemangkasan anggaran itu menjadi tantangan besar bagi pemerintahan daerah. Untuk menyesuaikan kondisi itu, Pemkot Bogor akan melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk pengadaan alat tulis kantor, konsumsi rapat, kegiatan seremonial serta pos belanja yang dianggap tidak mendesak.

"Ya, memang harus ada efisiensi di berbagai sektor. Yang paling menonjol itu pengadaan barang dan jasa, khususnya alat tulis kantor, makan dan minum. Kami juga sedang memikirkan penerapan WFA (work from anywhere) sebagai bagian dari efisiensi, karena perkantoran kami masih tersebar di beberapa tempat," kata Dedie, Rabu 5 November 2025.

Dedie memaparkan, langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah. Ia memastikan, penyesuaian anggaran tidak akan menghambat program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. 

"Kalau kami bisa menerapkan konsep baru yang menyelaraskan antara ketersediaan anggaran dan langkah teknis efisiensi, sisa anggaran bisa dioptimalkan untuk kegiatan prioritas," paparnya.

Dedie menjelaskan, dalam rancangan KUA-PPAS 2026, Pemkot Bogor menetapkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,9 triliun, belanja daerah Rp3 triliun, dengan pembiayaan neto Rp102 miliar dan silpa Rp0.

"Pemkot Bogor memastikan efisiensi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Digitalisasi administrasi dan sistem kerja fleksibel menjadi langkah nyata untuk menekan biaya operasional tanpa mengganggu kinerja aparatur," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan pembahasan KUA-PPAS ini menjadi bagian dari proses menuju penetapan APBD 2026. Dirinya berharap program prioritas tetap bisa berjalan meski terjadi penyesuaian anggaran. 

"Kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap harus dilaksanakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan daerah," terangnya.