Balada Sunjaya

JIKA apa yang didakwakan jaksa terbukti kebenarannya, maka bisalah disimpulkan betapa kacaunya pemerintahan di Kabupaten Cirebon di era Sunjaya Purwadisastra. Gratifikasi, kata halus untuk setoran, didatangkan dari seluruh delapan penjuru mata angin.

Didatangkan? Ya, karena setoran itu tidak datang dengan sendirinya. Setoran itu, setidaknya begitu yang bisa kita simpulkan dari dakwaan jaksa, datang atas permintaan. Yang meminta, lagi-lagi berdasarkan dakwaan yang harus dibuktikan di ruang sidang, langsung atau tidak langsung, adalah Sunjaya sendiri.

Itulah sebabnya, kenapa di Pemkab Cirebon, rotasi, mutasi, dan perpindahan pejabat, begitu sering terjadi. Salah satunya adalah apa yang dialami Moh Sofyan. Baru empat bulan diangkat jadi Kepala Disperindag, dia kemudian dipindah dan diangkat jadi Kepala Dinas Kesehatan.

Kenapa bisa secepat itu? Evaluasi performa rasanya sulit jadi alasan. Bagaimana mungkin menilai penampilan dan prestasi seorang pejabat jika baru empat bulan dilantik sudah digeser? Apalagi, berdasarkan dakwaan, Sunjaya adalah “lone ranger” dalam proses rotasi-mutasi. Baperjakat hanya sebagai pemulus keputusannya.

Selama sekitar lima tahun, dari proses rotasi-mutasi ini, Sunjaya disebut-sebut mengantongi Rp3.74 miliar. Rata-rata hampir sekitar Rp750 juta setahun. Belum lagi dari iuran bulanan, setoran pengangkatan PNS, dan sebagainya.

Apakah perbuatan-perbuatan ini karena biaya politik yang tinggi? Mungkin saja. Partai politik, pada beberapa titik, sangat mengandalkan kadernya yang berkuasa.  Tapi, tidak hanya itu. Hal-hal semacam ini muncul karena keserakahan.

Itu juga yang kita dapatkan gambaran dari kasus-kasus serupa pada sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Sunjaya, sekali lagi jika dakwaan terbukti, ada di kelas yang berbeda. Intensitasnya tinggi dan cenderung melakukan sapu bersih.