Bandung Perkuat Teknologi Sampah

Oleh: Yuliantono

INILAH, Bandung - Sampah Kota Bandung menyimpan persoalan yang tak sederhana. Ketika tumpukan lama masih ditemukan di saluran air, pemerintah kini mencari jalan baru melalui teknologi agar sampah tak hanya dipindahkan, tetapi benar-benar diolah.

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Danantara.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan teknologi yang mampu mengolah sampah dalam jumlah signifikan sekaligus menekan persoalan bau yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan sampah perkotaan.

“Ada kabar berita baik. Pemerintah Kota Bandung, Kemendiktisaintek dan Danantara bersama-sama akan mengembangkan sebuah teknologi baru pengolahan sampah yang akan bisa mengolah sampah dengan jumlah yang cukup signifikan, tetapi juga tidak menimbulkan bau,” ujar Farhan di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/8).

Pengembangan teknologi tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan penjajakan. Fasilitas pengolahan sampah akan disiapkan untuk menguji dan mengembangkan teknologi tersebut sebelum diterapkan secara lebih luas.

Langkah konkret kolaborasi itu dijadwalkan dimulai Jumat (21/8) melalui kerja sama antara ketiga pihak.

“Jumat ini kita akan mulai kick off berupa kerja sama antara Kemenenditkisaintek, Pemerintah Kota Bandung, dan Danantara,” katanya.

Bagi Farhan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kapasitas pengolahan menjadi perhatian, tetapi persoalan lingkungan seperti bau juga harus ikut dijawab.

Persoalan sampah itu terasa semakin mendesak setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap temuan tumpukan sampah yang disebut telah mengendap selama 32 tahun di sebuah saluran air Kota Bandung.

“Saya ungkap deh di Bandung ini ada satu saluran air yang sampahnya 32 tahun baru diangkat,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8). 

Saluran tersebut berada di kawasan Jalan Rajiman, tepat di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Dedi menyebut saluran itu selama bertahun-tahun tertutup aktivitas perdagangan sehingga fungsi drainase terganggu dan sampah terus menumpuk.

“Di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di saluran airnya. 32 tahun hitungan saya. Karena itu bertumpuk-bertumpuk-bertumpuk. Nah Bandung ini kan terjadi karena itu, saluran airnya digunakan untuk berdagang, sampahnya tidak diperhatikan bertumpuk,” ungkapnya.

Bagi Dedi, tumpukan sampah selama puluhan tahun bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lingkungan. Kondisi tersebut menjadi cermin tentang tanggung jawab yang belum selesai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

“Coba lihat sekarang. Nah ini problemnya itu menurut saya hitung 32 tahun ada deh itu sampah di situ gitu loh. Nah artinya ini harus dimerdekakan. Artinya setiap orang harus memiliki hak dan memiliki kewajiban,” katanya.

Dari persoalan sampah, Dedi kemudian membawa refleksi kemerdekaan pada persoalan pembangunan yang lebih luas.

Dia menyoroti ketimpangan pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, sejumlah daerah yang menjadi sumber energi nasional justru belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

Dedi menyebut masih ada sekitar 500 warga Jawa Barat yang belum memperoleh akses listrik. Padahal, Jawa Barat memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA), panas bumi, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan,” ucapnya.

Kondisi tersebut dinilai sebagai ironi yang harus segera diakhiri. Pembangunan, kata Dedi, tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau kawasan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan energi nasional.

Persoalan akses jalan pun masih menjadi perhatian. Dedi menyebut warga di sejumlah daerah seperti Garut, Sukabumi, dan Cianjur masih harus melewati jalan berkelok dan sulit untuk mencapai jalan utama.

“Kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya,” tuturnya.

Dua persoalan itu, sampah dan ketimpangan, bertemu pada satu pertanyaan tentang makna kemerdekaan. Bagi Dedi, kemerdekaan tidak cukup dirayakan dengan upacara dan pengibaran Merah Putih. Kemerdekaan harus diterjemahkan dalam perubahan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Lingkungan yang bersih, akses layanan dasar yang merata, jalan yang layak, serta pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh warga menjadi bagian dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya. (gin)