Ribuan Berkas Pemohon Perizinan Bangunan Gedung "Mengendap' di Dinas PUTR Kab Bandung

INILAHKORAN, Bandung - Sebanyak 1.182 dari 1.078 berkas pemohon Perizinan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung "mengendap" di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Untuk percepatan PBG ini, dalam waktu dekat, DPMPTSP Kabupaten Bandung akan agendakan pertemuan dengan Dinas PUTR Kabupaten Bandung agar berkas yang mengendap bisa terselesaikan.

"Ada sekitar seribuan berkas PBG yang harus kami diselesaikan. Kami akan berkoordinasi juga dengan dinas teknis yakni Dinas PUTR. Termasuk bagaimana teknis pengajuannya di SIM BG," kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, di Soreang, Jumat 21 Juli 2022.

Dikatakan Ben, sebelumnya, DPMPTSP telah berkoordinasi dengan Dinas PUTR, terkait penempatan dinas teknis di PUTR. Agar kedepannya, ada mekanisme bersama dengan dinas teknis yakni Dinas PUTR di mall pelayanan publik (MPP) untuk menyelesaikan izin PBG yang tertunda cukup banyak.

Baca Juga: Polresta Bandung Klaim Selamatkan Ribuan Jiwa dari Ancaman Narkoba

"Selama ini yang cukup mengganggu memang penyelesaian PBG. Kalau izin praktik (medis) dari Dinas Kesehatan selama ini lancar, rata-rata 14 hari kerja. Karena online pemohon bisa daftar dari rumah, nanti kalau harus klarifikasi lapangan tinggal cek ke lokasi. Jika sudah dianggap selesai dan memenuhi persyaratan tinggal menunggu persetujuan," katanya.

"Jadi kalau izin PBG nya sudah beres di Dinas PUTR, paling hanya perlu waktu dua hari di DPMPTSP. Setelah bayar retribusi kemudian di unggah, dalam waktu dua atau tiga hari PBG nya sudah terbit. Dan itu tidak ada biaya lain-lainnya, karena daftarnya juga online dan transparan," ujarnya.

Ben melanjutkan, sejak dirinya menjabat sebagai Kadis DPMPTSP pada Januari 2022 lalu. Banyak pembenahan yang dilakukannya. Selain itu, pihaknya juga mempunyai sejumlah target pekerjaan pelayanan yang harus diselesaikan dengan cepat.

Baca Juga: Roda Dua Capai 1.700, DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Lakukan Kajian Ganjil Genap

"Target pertama kami akan efektifkan MPP. Apalagi MPP kami ini merupakan salah satu percontohan di Indonesia. Nah sekarang bagaimana kami terus berinovasi dalam pelayanan perizinan ini kepada masyarakat," katanya.(rd dani r nugraha).