Bedah Kinerja Pemprov Jabar 2025, DPRD Jabar Beri 83 Catatan

INILAHKORAN.ID - DPRD Jawa Barat memberi sinyal tegas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, soal arah pembangunan daerah. 

Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, legislatif melayangkan 83 rekomendasi strategis yang menyoroti berbagai persoalan mendasar, mulai dari tingginya angka kematian ibu dan balita, persoalan stunting, ketimpangan pembangunan infrastruktur, hingga kecilnya anggaran sektor lingkungan hidup.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin (11/5/2026), oleh Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan. DPRD menegaskan evaluasi atas LKPJ bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bahan koreksi serius terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Dalam paparannya, Hasim menyebut pembangunan manusia menjadi salah satu sektor yang paling banyak mendapat perhatian DPRD. Legislator menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama pada layanan kesehatan.

Persoalan kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian khusus. DPRD menilai, angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita di Jawa Barat masih membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius. 

Selain itu, akses pelayanan kesehatan dinilai belum merata di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.

“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” ujar Hasim.

Pada sektor infrastruktur, DPRD mengakui terdapat kemajuan dalam pemantapan jalan provinsi. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan konektivitas wilayah yang lebih merata.

DPRD berpandangan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan antar daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Jawa Barat.

Selain infrastruktur, perhatian DPRD juga tertuju pada sektor ketenagakerjaan. Tingginya kebutuhan tenaga kerja yang relevan dengan industri, mendorong DPRD meminta pemerintah memperkuat pola link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Penguatan pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, hingga kemitraan dengan dunia industri dipandang penting agar lulusan pendidikan di Jawa Barat lebih siap menghadapi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Isu lingkungan hidup juga muncul sebagai kritik penting DPRD terhadap kinerja pembangunan 2025. Pengelolaan sampah, kualitas udara, hingga kondisi sumber air dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah besar.

Porsi anggaran menjadi sorotan tajam, karena hanya dialokasikan sekitar 0,4 persen. DPRD menilai angka tersebut perlu dievaluasi, apabila pemerintah serius membangun pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan memerhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” ucapnya.

DPRD menilai penguatan kualitas pembangunan harus dibarengi sistem pengawasan yang lebih jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tegasnya.

Tak ingin rekomendasi berhenti menjadi dokumen formal tahunan, DPRD meminta adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya dengan membentuk tim khusus, untuk memastikan seluruh catatan legislatif benar-benar dijalankan.

Menurut DPRD, evaluasi LKPJ 2025 harus menjadi momentum pembenahan arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kualitas hidup warga Jawa Barat.

“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya,” pintanya. ***