Berani Inovasi Tuntaskan Misi

Oleh : Maman Suharman

Misi besar Pemkab Cirebon adalah terciptanya p e l ayanan publik yang bersih dan transparan, menyusul rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun bagi Bupati Cirebon Imron, reformasi ini bukan sekadar urusan dokumen di atas kertas, melainkan soal mengubah cara kerja dan meruntuhkan sekat ego sektoral.

Hari Minggu (20/9), suasana dinas terasa berbeda.

Imron mengumpulkan seluruh jajaran perangkat daerah dengan satu pesan kuat: jangan lagi ada pejabat yang bekerja dalam sunyi, apalagi takut melangkah.

Pembenahan total, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan, harus segera dituntaskan dengan basis data yang akurat dan komunikasi yang cair.

Imron sadar, aturan yang kaku sering kali membuat bawahannya ragu mengambil keputusan. Karena itu, ia menyuntikkan keberanian.

Ia meminta para pejabat tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga berani melahirkan terobosan-terobosan demi kepentingan langsung masyarakat luas.

Masalah pelayanan, katanya, tidak boleh mandek hanya karena urusan birokrasi yang berbelit atau macetnya komunikasi.

“Kalau ada kebingungan, ngobrol dengan Pak Sekda, dengan Inspektorat. Kalau ada kebingungan terus diam, nanti kerjanya tidak dilaksanakan,” ujar Imron dengan nada persuasif namun tegas.

Bagi Imron, mengetuk pintu ruangan Sekretaris Daerah atau Inspektorat untuk berdiskusi jauh lebih terhormat ketimbang membiarkan program rakyat terbengkalai karena kebingungan yang dipendam sendiri.

Sentuhan perubahan ini juga diharapkan mengakar hingga ke tingkat desa. Imron meminta para camat untuk turun tangan langsung, merangkul dan membina para kuwu (kepala desa) serta perangkatnya.

Camat harus menjadi mentor yang memastikan aparatur desa paham administrasi, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang terjerat masalah hukum hanya karena ketidaktahuan.

“Komunikasi itu sangat penting,” tekannya kembali.

Nantinya, kebijakan di Cirebon tidak boleh lagi lahir dari rabaan atau tebaktebakan.

Lewat program satu data, setiap camat dituntut untuk benar-benar mengenali “nadi” wilayahnya sendiri.

Mereka harus hafal di luar kepala potret kemiskinan, fasilitas kesehatan, kondisi infrastruktur, hingga dinamika petani di daerahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa evaluasi ini bukanlah ajang mencari kesalahan.

Rekomendasi dari KPK diposisikan sebagai cermin untuk melihat kekurangan di masa lalu sekaligus kompas untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang belum selesai.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Cirebon ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (bsf )