Spanduk Hasutan Serang Iwan Setiawan, Pengamat Sebut Masyarakat Frustasi

INILAHKORAN, Cibinong - Adanya spanduk hasutan, provokasi dan tendensius kepada Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mendapatkan tanggapan dari pengamat kebijakan politik dan kebijakan publik Yusfitriadi.

Yusfitriadi menilai ada tiga persepektif dengan adanya spanduk hasutan, provokasi dan tendensius, yaitu yang pertama memperkeruh suasana Kabupaten Bogor pasca terkena operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor non aktif Ade Yasin oleh KPK-RI.

"Yang pertama, pihak penulis spanduk hasutan, provokasi dan tendensius tersebut ingin memperkeruh suasana Kabupaten Bogor yang kurang kondusif," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa,  7 Juni 2022.

Baca Juga: Mengerikan...Begini Bunyi Spanduk Hasutan dan Provokatif terhadap Iwan Setiawan di Bogor

Yang kedua, menurut Yusfitriadi karena pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak maksimal baik oleh pejabat eksekutif maupun legislatif (pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor).

"Bisa juga, ada masyarakat yang kecewa atau frustasi karena pelayanan yang kurang optimal baik oleh eksekutif maupun legislatif. Hingga mereka menuangkan pikiran atau kritika  mereka dalam tulisan di spanduk," sambung Yusfitriadi.

Ia menuturkan bahwa kurangnya etika penulis spanduk yang bernada hasutan, provokatif dan tendensius bisa diperkarakan atau dilaporkan ke Polres Bogor.

Baca Juga: Beredar Spanduk Hasutan dan Provokatif terhadap Iwan Setiawan, Satpol PP Bogor Langsung Tertibkan

"Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan bisa memproses secara hukum atau melaporkannya ke pihak kepolisian, kareba tindakan penulis spanduk bernada hasutan, provokatif dan tendensius merupakan tindakan tidak menyenangkan," tuturnya.

Yusfitriadi juga menyarankan bahwa eksekutif, legislatif (Pemkab Bogor) dibantu aparat hukum duduk bareng, memperbaiiki pelayanan publik, yang mungkin menjadi dasar atau alasan si penulis spanduk bernada hasutan, provokatif dan tendensius.

"Dengan adanya spanduk bernada hasutan, provokatif dan tendensius ini, mungkin hikmahnya Pemkab Bogor bisa memperbaiki layanan publiknya, lalu ajarka  juga mereka, kalau masih ada layanan yang kurang baik mereka bisa mengadukan permasalahannya ke Ombudsman RI wilayah Jakarta Raya," papar Yusfitriadi. (Reza Zurifwan)