Daddy Rohanady Optimistis PDP Jabar Sanggup Kendalikan Inflasi dan Perbaiki Kesejahteraan Petani

INILAHKORAN, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady optimistis, Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang dikelola BUMD PT Agro Jabar di Kabupaten Purwakarta sanggup mengendalikan inflasi dan memperbaiki kesejahteraan para petani.

Dia mengatakan, berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang PDP yang menjadi payung hukum, menyatakan PDP harus bertujuan mengendalikan harga serta meminimalisir terjadinya inflasi di Jawa Barat.

Maka dari itu, penyebarluasan atau sosialisasi Perda tersebut sangat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui manfaat dari adanya PDP tersebut. Sebab, ini menyangkut pengendalian harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Baca Juga : Buka Forum Silaturahmi Masyarakat Adat Jabar, Uu Ruzhanul: Kebudayaan Harus Dilestarikan

"Saat panen tiba, BUMD (Agro Jabar) ini wajib membeli hasil pertanian di Jawa Barat ketika harga jual anjlok dengan harga layak. Bukan rahasia lagi biasanya ketika masa panen harganya anjlok. Pada saat seperti itu pusat distribusi wajib membeli dari petani. Ketika terjadi kekurangan bahan pertanian yang dibutuhkan masyarakat, BUMD wajib menjual kembali dengan harga yang wajar," ujarnya baru-baru ini

Sehingga diharapkan, kehadiran PDP dapat memberikan rasa aman baik bagi petani maupun masyarakat. Sebab mereka tidak perlu takut lagi terhadap permainan harga yang kerap terjadi di rantai pasok, karena dapat langsung menjualnya ke PDP.

Selain itu, dia pun mendorong PDP agar dapat segera membuka cabang di daerah lainnya setelah Purwakarta, guna mengcover kebutuhan masyarakat serta menekan biaya operasional pengiriman. Pihaknya pun kata Daddy akan memastikan fungsi pengawasan selalu berjalan agar Perda PDP ini berjalan optimal.

Baca Juga : Rindu Sampai di Sini?

“DPRD Provinsi Jabar terus melakukan fungsi pengawasan terkait Perda ini secara kontinyu. Selain itu, secara teknis DPRD Provinsi Jabar harus secara intens berkomunikasi dengan semua stakeholder terkait agar implementasi Perda Pusat Distribusi Provinsi lebih maksimal,” tutupnya. (Yuliantono)