Dede Yusuf Bersyukur Beasiswa Pendidikan Tinggi LPDP di Kemenkeu Kini Diperuntukan bagi Masyarakat
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Efendi menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang akan mengalihkan beasiswa pendidikan tinggi yang selama ini dikelola Kementrian Keuangan dengan nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu. Sebab, LPDP itu selama ini dinikmati para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah lainnya.
INILAHKORAN, Soreang - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Efendi menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang akan mengalihkan beasiswa pendidikan tinggi yang selama ini dikelola Kementrian Keuangan dengan nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu. Sebab, LPDP itu selama ini dinikmati para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah lainnya.
"Untuk beasiswa pendidikan tinggi itu ada di Kementerian Pendidikan dan di Kementrian Keuangan namanya LPDP. Nah yang LPDP ini yang dianggap belum tepat sasaran, karena diperuntukan bagi para PNS dan pegawai pemerintah. Pak Joko Widodo, mengatakan ini harus diberikan kepada masyarakat luas, untuk saudara-saudara kita di Papua, NTT dan daerah tertinggal lainnya," kata Dede Yusuf saat menghadiri kampanye bazar murah penjualan minyak goreng murah di Desa Parungserab Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Minggu 21 Januari 2024.
Dengan dialihkannya alokasi beasiswa LPDP ini, pihaknya tentu menyambut gembira. Artinya, Dede Yusuf menegaskan dengan komitmen ini, anggaran beasiswa LPDP yang semula untuk para pegawai pemerintahan, kini dikembalikan untuk masyarakat langsung.
Baca Juga : KBB Kembali Menjadi Daerah dengan IPH Tertinggi, Arsan Latif Pastikan Harga Kebutuhan Pokok ini Turun
"Jadi bukan dihapuskan program beasiswa itu, kalau dihapus kan harus melalui DPR. Dan kami Partai Demokrat akan terus menjaganya agar tidak dihapuskan," ujar Dede Yusuf.
Dede Yusuf melanjutkan, pengalihan beasiswa LPDP yang sebelumnya diperuntukan bagi pegawai pemerintah, kini diberikan kepada masyarakat itu, lanjut Dede, berawal dari keprihatinan Presiden Joko Widodo.
Ia mempertanyakan angka pendidikan masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan Strata 1 (S1), hanya 14 persen. Presiden Joko Widodo menginginkan adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM). (rd dani r nugraha)
Baca Juga : Kampanye Rapat Umum Dilaksanakan Selama 21 Hari, KPU dan Bawaslu KBB Minta Parpol Perhatikan Hal ini
