Dedi Kritik Birokrasi Boros: Banyak Rapat Minim Manfaat

Oleh : Yuliantono

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8, tidak hanya menjadi perayaan. Setelah upacara usai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mengajak pemerintah bercermin pada wajah kekuasaan sendiri.

Di hadapan wartawan, Dedi menyampaikan permintaan maaf sekaligus kritik terhadap praktik feodalisme yang menurutnya masih mungkin hidup dalam birokrasi.

Kemerdekaan, kata dia, semestinya tidak hanya menjadi momentum untuk mengutuk penjajahan masa lalu, tetapi juga mengoreksi perilaku yang membuat rakyat kembali berada dalam posisi yang lemah.

“Kita kan minta maaf juga. Kita ini selalu dalam setiap kemerdekaan itu secara heroik melakukan pengutukan terhadap kolonialisme, pada Belanda, kemudian setelah itu Jepang. Tetapi kita juga tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sebagai warga asli Indonesia juga terjadi,” ujar Dedi.

Dia mengingatkan, sejarah mencatat bahwa berbagai bentuk eksploitasi pada masa penjajahan juga tidak sepenuhnya berlangsung tanpa keterlibatan elite lokal. Kekuasaan dan kepentingan pada masa itu bisa membuat sesama anak bangsa berada dalam posisi yang tertindas.

Karena itu, Dedi meminta agar pola tersebut tidak kembali muncul dalam bentuk baru di tubuh pemerintahan. “Artinya sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini,” ucapnya.

Bagi Dedi, salah satu wajah feodalisme modern dapat terlihat dari birokrasi yang terlalu sibuk menampilkan simbol kekuasaan. Atribut jabatan, penghormatan berlebihan, hingga fasilitas mewah dinilai dapat menciptakan jarak antara pejabat dan masyarakat yang seharusnya dilayani.

“Birokrasinya harus membenah diri. Jangan terlalu atributif,” tegasnya.

Dia mengaku sengaja mengurangi penggunaan berbagai simbol jabatan. Pakaian dinas, tanda pangkat, dan atribut lainnya, menurut dia, tidak seharusnya menjadi pembatas antara pemerintah dan warga.

“Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa saja,” tuturnya.

Kritik Dedi kemudian bergeser pada cara pemerintah membelanjakan anggaran. Menurutnya, kemerdekaan juga harus tercermin dari keberanian pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang nyata.

“Paling utama alokasi anggaran itu harus benar komposisinya. Tujuan-tujuannya harus benar,” katanya.

Dia menyoroti kegiatan rapat dan pertemuan yang terkadang menyerap anggaran besar, tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa pun bagi masyarakatnya,” katanya.

Bagi Dedi, banyaknya rencana dan agenda pemerintah bukan ukuran keberhasilan. Ukuran sebenarnya adalah karya dan perubahan yang sampai ke tangan masyarakat.

“Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada. Pengin dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita,” ujarnya.

Dalam refleksinya, Dedi juga mengajak pemerintah melihat kembali orang-orang yang selama ini berada di lapisan paling bawah pelayanan publik. Dia mencontohkan petugas kebersihan yang menurutnya memiliki potensi besar apabila dibina dan dihargai.

“Kita contoh deh, misalnya tadi tukang sapu. Tukang sapu kalau diarahkan, dimuliakan, juga hebat,” ucapnya.

Menurut Dedi, pekerjaan apa pun dapat melahirkan profesionalisme apabila dilakukan dengan disiplin dan pembinaan yang baik. Bahkan petugas kebersihan pun, kata dia, bisa memiliki kedisiplinan layaknya pasukan terlatih.

“Bukan hanya hebat nyapunya, barisnya juga hebat. Kasih tiga bulan lagi barisnya, itu sudah kayak pasukan elite, minimal pasukan elite tukang sapulah,” katanya.

Lebih lanjut Dedi menambahkan, kemerdekaan bukan sekadar upacara, bendera, atau ingatan tentang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan harus hadir dalam cara pemerintah memperlakukan rakyat dan mengelola kekuasaan. (gin)