Dedi Mulyadi Dorong Desentralisasi Penanganan Jalan Nasional di Jabar

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong adanya perubahan pola penanganan jalan-nasional'>jalan nasional di Jabar, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengakselerasi perbaikan infrastruktur yang rusak di kawasan perkotaan dan pusat aktivitas masyarakat.

Kala bertemu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kemarin, Dedi menilai, beban penanganan jalan nasional yang seluruhnya bertumpu pada pemerintah pusat berpotensi menghambat respons cepat, terutama di wilayah padat lalu lintas. Sebab itu, dia menyarankan agar ada desentralisasi penanganan jalan nasional di Jabar.

“Kami kemarin sudah bertemu dengan jajaran Kementerian PU dan menawarkan solusi,” ujar Dedi, Jumat 6 Februari 2026.

Dalam skema yang ditawarkan, Dedi mendorong adanya pembagian kewenangan yang lebih proporsional. Jalan nasional penghubung antarprovinsi dan jalur lintas utama tetap ditangani Kementerian PU, sementara ruas jalan nasional yang berada di pusat kota, kabupaten, dan kotamadya diusulkan untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan pemerintah pusat memusatkan anggaran pada ruas strategis yang membutuhkan penanganan berat, sementara pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat menangani jalan di wilayah administrasinya masing-masing.

“Jalan Nasional yang berada di pusat-pusat kota, kabupaten, dan kotamadya itu ditangani oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” ucapnya.

Ia mencontohkan, Jalan Pasteur di Kota Bandung dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Jalan Soekarno-Hatta menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Skema serupa, kata dia, juga bisa diterapkan di wilayah lain di Jawa Barat.

“Jalan nasional yang melintasi Kota Depok ditangani oleh Pemerintah Kota Depok. Yang melintasi Kabupaten Bogor, pusat kotanya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Begitu juga Kota Bogor. Ini tawaran,” katanya.

Dedi menilai, pembagian kewenangan ini akan berdampak langsung pada optimalisasi anggaran Kementerian PU agar lebih fokus pada jalur logistik dan mobilitas antarwilayah yang selama ini menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi.

Ia menyebut, usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian PU. Namun, Dedi berharap keputusan bisa segera diambil agar penanganan jalan di Jawa Barat tidak berlarut-larut dan dapat dilakukan secara terkoordinasi.

“Semoga dalam waktu cepat ada keputusan, sehingga kita sama-sama berfokus menangani kebutuhan infrastruktur jalan secara bersama-sama,” harapnya.

Lebih jauh, Dedi berharap kualitas infrastruktur jalan yang semakin baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Saya harapkan jalannya pada mulus, rumah rakyatnya pada bagus, kehidupan masyarakatnya terurus. Jawa Barat istimewa,” tandasnya.***