Galang Dana Jangan Memaksa

Oleh: Yogo Triastopo

INILAH, Bandung - Menjelang 17 Agustus, suasana kampung biasanya mulai berubah. Bendera merah putih menghiasi jalan, umbul-umbul dipasang, dan warga bersiap menggelar berbagai perlombaan untuk merayakan Hari Kemerdekaan.

Di balik kemeriahan itu, ada kebutuhan yang tak kalah penting: biaya. Kegiatan membutuhkan perlengkapan, hadiah lomba, konsumsi, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Tak sedikit warga kemudian bergerak mencari dukungan dan sumbangan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya tersebut diperbolehkan. Masyarakat boleh mengajak warga maupun pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi membiayai kegiatan kemerdekaan.

“Kalau itu kan bagian dari upaya untuk cari sponsor, ya. Kita juga enggak bisa melarang. Boleh-boleh aja itu. Silakan,” kata Farhan, Selasa (11/8). 

Menurutnya, mengajak pihak lain berpartisipasi merupakan bagian dari semangat kebersamaan. Pemerintah pun mendukung bentuk partisipasi masyarakat selama dilakukan secara wajar dan sukarela.

“Setiap orang kan pasti ada upaya untuk mengajak partisipasi. Saya dukung. Mangga,” ucapnya.

Namun, semangat gotong royong memiliki batas yang jelas. Permintaan sumbangan tidak boleh berubah menjadi tekanan kepada orang lain.

Farhan mengingatkan agar penggalangan dana tidak dilakukan dengan ancaman, apalagi menjadikan kegiatan kemerdekaan sebagai alasan untuk memaksa warga atau pemilik usaha mengeluarkan uang.

“Asal jangan dijadikan sebagai alat untuk memeras, misalnya, gitu,” ujar dia.

Bagi Farhan, perbedaan antara sumbangan dan pemerasan terletak pada ada atau tidaknya unsur paksaan. Warga bebas menentukan apakah ingin memberikan bantuan atau tidak.

Ancaman terhadap pemilik usaha, misalnya, tidak bisa dibenarkan hanya karena mereka memilih tidak memberikan sejumlah uang untuk kegiatan 17 Agustus.

“Kalau tidak kasih, nanti warungnya kita rusak. Nah, itu enggak boleh. Itu pemerasan namanya, bukan kemerdekaan,” tegasnya. (gin)