Imbas Efisiensi Anggaran, Sejumlah Pembangunan Fisik di Bandung Barat Terancam Gagal Terealisasi 

INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah proyek pembangunan fisik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang sebelumnya masuk pada perencanaan strategis di tahun 2025 terancam gagal terealisasi.

Kondisi tersebut terjadi akibat imbas kebijakan efisiensi anggaran pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) KBB.

Tak tanggung-tanggung, anggaran pembangunan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipangkas mencapai Rp94 miliar.

“Banyak kena recofusing, DAK mencapai Rp94 miliar,” kata Kepala Dinas PUTR Bandung Barat, Mochamad Ridwan Evi, Jumat 14 Maret 2024.

Ridwan menjelaskan, refocusing yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diintruksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan ditindaklanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang ditetapkan 3 Februari lalu.

Seharusnya, sambung Ridwan, PUTR KBB menerima DAK fisik senilai Rp94 miliar tahun ini. Namun, lantaran adanya efisiensi anggaran pihaknya pun harus kembali memetakan ruas jalan mana yang akan diperbaiki lebih dahulu tahun ini.

“Target perbaikan ruas jalan dari anggaran DAK yang menjadi prioritas Jalan Kebon Kelapa-Pasir Calung, Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu. Dago Mekarwangi. H.Ghofur- Pakuhaji,” ujarnya.

“Sementara proyek jalan kabupaten yang dianggarkan dari APBD 2025 akan tetap dikerjakan tahun ini, meskipun itu bertahap,” tandasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi berharap proyek fisik yang penting dan terencana tidak terdampak efisiensi anggaran.

Pasalnya, infrastruktur salah satunya pembangunan jalan tergolong urgensi, sehingga tidak seluruhnya terkena efisiensi anggaran seperti yang diperintahkan pemerintah pusat.

“Kalau jalan kan urgen, dan itu tetap harus dilaksanakan,” kata Mahdi.

Mahdi menilai, secara garis besar efisiensi anggaran perlu dipilah-pilah terlebih dahulu. Sebab, terdapat tiga macam yang menjadi pertimbangannya yaitu bersifat urgensi, menengah dan tidak urgensi.

“Nah itu yang bisa diefesiensi yang mana saja, makanya sampaikan dibagi tiga gitu. Kategori urgen, artinya gak bisa diefesiensi, menengah bisa 50:50 kalau yang tidak urgen, itu bisa efesiensi total,” ujarnya.

Tak cuma itu, sambung Mahdi, pembangunan infrastruktur salah satu bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, Mahdi meminta Pemkab Bandung Barat terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama di wilayah pelosok yang terkendala infrastruktur.

“Kami (DPRD) sudah bertemu dengan bupati dan OPD Bandung Barat beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu membahas mengenai efisiensi anggaran tahun 2025,” katanya.

“Pertemuan itu lebih fokus membahas program pembangunan mana saja yang bisa diefisiensikan tahun ini,” sambungnya.*** (agus satia negara)