Komisi B DPRD Kabupaten Bandung banyak Menerima Keluhan dari para Vendor dan Karyawan BUMD PT BDS

INILAHKORAN, Soreang - Komisi B DPRD Kabupaten Bandung menerima sejumlah keluhan dari para vendor atau suplayer untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bandung Bedas Sentosa (BDS).

"Kami menerima banyak pengaduan dari para supplier karena ada permasalahan dengan PT BDS. Permasalahan itu harus segera dibereskan, kami tidak mau nama baik pemerintah tercemar setitik air yang jelek," kata Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Dadang Suryana di Soreang, Jumat 25 Juli 2025.

Seperti diketahui, PT BDS merupakan BUMD milik Pemkab Bandung yang bergerak di bidang perdagangan, agribisnis dan industri.

PT BDS didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022, tujuannya untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pasokan pangan di Kabupaten Bandung. 
 
Dikatakan Dadang, selain para supplier, keresahan juga dirasakan oleh sejumlah karyawan BDS. Mereka mengeluh karena sejak Januari 2025 gajinya tak kunjung dibayarkan. 

Untuk itu, lanjut Dadang, Komisi B  akan segera mengambil langkah untuk mengusulkan agar dilakukan audit pada badan usaha milik daerah tersebut. 

“Sejauh mana BDS itu kondisinya selama ini. Apa penyakitnya sudah stadium satu,  dua, tiga atau sudah stadium empat. Kalau sudah stadium empat manajemen harus diganti,  diambil alih pemerintah daerah agar untuk disehatkan kembali," ujarnya.

Dadang menegaskan, jika PT BDS dibiarkan pihaknya khawatir ada keterkaitan yang tidak bisa lepas dari Pemerintah daerah. Karena memang perusahaan tersebut adalah salah satu BUMD yang didirikan atau dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Bupati Dadang Supriatna 

Namun sayangnya, lanjut Dadang, saat audiensi kemarin, manajemen PT BDS tak ada satu orang pun yang menunjukan batang hidungnya. Sehingga,   Komisi B akan mengusulkan pada pimpinan dewan untuk mengundang kembali, agar persoalannya jadi jelas.

"Hasil audiensi dengan karyawan dan eks pegawai PT BDS kemarin itu akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD," ujarnya.

Jika nanti pertemuan dengan PT BDS berlangsung, kata Dadang, ada beberapa solusi yang mungkin bisa diusulkan, seperti membentuk panitia khusus (Pansus) atau forum bersama antara pengawas, baik eksternal maupun internal, semua bersatu  mengawasi BDS.

"Itu juga kalau memungkinkan dan tidak menyalahi regulasi," katanya.

Dadang berharap, permasalahan tersebut  segera dicarikan jalan keluarnya. Paling tidak, hak-haknya pegawai  dilindungi dan harus segera direalisasikan. Ia juga meminta Pemerintahan Kabupaten Bandung  segera mengambil tindakan agar kemelut di PT BDS segera terselesaikan.