Komisi V DPRD Jabar Bakal Audit SPMB 2026, Pergantian Aplikasi Jadi Akar Masalah

INILAHKORAN.ID - SPMB 2026 Jabar menuai polemik. Bahkan, proses penerimaan murid baru itu disebut-sebut pelaksanaannya paling parah ketimbang tahun sebelumnya.

Komisi V DPRD Jabar turut menyoroti usai masifnya aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB 2026 yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, pelaksanaan SPMB 2026 untuk SMA/SMK negeri jauh dari harapan.

Mulai dari SPMB Sekolah Manusia Unggul (Maung), yang awalnya diharapkannya menjadi program strategis Jabar karena menduplikasi program pemerintah pusat, yakni Sekolah Garuda Transformasi.

"Terlepas dari kontroversi penamaan, ada beberapa hal positif yang kita lihat dari kebijakan Sekolah Maung. Pertama, sekolah dipersiapkan sejak awal berorientasi pada kualitas, mulai dari input anak dengan limitasi IQ sekurang-kurangnya 130, disertai parameter kepemimpinan dan komitmen tinggi," ujar Yomanius dalam konperensi pers Komisi V DPRD Jabar di Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).

Lalu jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik bagi siswa yang dinilai unggul.

Namun perjalanannya kata dia, mulai muncul masalah. Salah satunya skor untuk jalur kepemimpinan yang terkunci pada angka tertentu, sehingga kalah dengan jalur prestasi olahraga yang memiliki jenjang skor, mulai dari tingkat provinsi, nasional dan internasional.

"Di sinilah muncul persoalan, karena dianggap tidak fair. Misi Sekolah Maung bagus, tetapi dalam implementasinya tidak seimbang," ucapnya.

Paling krusial, kata Yomanius, yakni sistem atau aplikasi yang digunakan. Adanya pergantian aplikasi dari tahun sebelumnya ke aplikasi baru dinilai jadi akar persoalan.

Mulai dari sistem yang sempat error sampai dua hari, hingga ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola aplikasi tersebut, lantaran tidak ada sosialisasi dan simulasi sebelumnya.

Padahal, aplikasi sebelumnya merupakan sistem yang terus dimatangkan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana diyakini lebih mudah dioperasikan dan andal digunakan.

Demikian pula mengenai Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) atau SPMB 2026 Non-Sekolah Maung, yang turut bermasalah karena tidak ada simulasi, uji kelayakan dan sosialisasi.

"Awalnya disebut pemetaan, tetapi dalam pelaksanaan bergeser menjadi penempatan. Siswa akhirnya dikunci pada pilihan tertentu, sehingga tidak benar-benar mendapatkan proses seleksi yang objektif. Ceroboh," ucapnya.

Pihaknya khawatir, kecerobohan-kecerobohan ini terus berulang di sektor lain, yang berdampak pada masyarakat Jawa Barat.

"Kami khawatir, ada pola ketergesa-gesaan dalam kebijakan di tingkat provinsi yang bisa terulang di program lain. Karena itu kami sudah melaporkan kepada pimpinan DPRD dan akan terus melakukan evaluasi," katanya.

Selain itu, aspirasi dari publik yang mendesak pembentukan panitia khusus (Pansus) SPMB 2026 juga akan ditindaklanjuti ke pimpinan DPRD Jabar agar direstui.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menambahkan SPMB 2026 bakal dievaluasi secara menyeluruh. Disdik Jawa Barat kata dia, harus bertanggungjawab penuh terhadap seluruh persoalan yang terjadi.

"Dan kami nanti akan audit itu," tegasnya.

Senada seperti Yomanius, Siti juga menyoroti soal pergantian sistem yang telah eksisting ke platform baru, di mana berdampak pada persoalan SPMB 2026.

"Sehingga banyak pihak-pihak yang terlibat dalam itu dirugikan. Bukan hanya anak, orang tua murid," katanya.

Terkait pembentukan Pansus mengenai pelaksanaan SPMB 2026, Siti menyebut akan ditindaklanjuti Komisi V DPRD Jabar setelah masa reses.

"Tentu saja ketika akan membuat Pansus ini dibutuhkan sebuah koordinasi terlebih dahulu, mungkin setelah reses kita akan bicarakan lebih lanjut," katanya.