Lanjutkan Pembangunan RSUD Bogor Utara, Pemkab Bogor Ajukan Bankeu ke Pemprov Jabar

INILAHKORAN, Bogor - Lantaran ketidakmampuan anggaran, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Andi Permana menyetujui jika Pemkab Bogor kembali memohon bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jabar untuk melanjutkan pembangunan Gedung B RSUD Bogor Utara.

Pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung tersebut seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018-2023 merupakan salah satu bisi misi Bupati Bogor.

Agar tidak terjadi lagi temuan seperti kelebihan bayar, dugaan mark up anggaran, dan hal negatif lainnya maka Andi Permana meminta Dinas Kesehatan belajar dari temuan pembangunan RSUD Bogor Utara tersebut.

"Dinas Kesehatan harus belajar dari temuan tersebut, lakukan perencanaan pembangunan Gedung B RSUD Bogor Utara secara efektif dan efesien, jangan ada lagi keterlambatan pekerjaan, bahkan meluncur hingga lebih dari 50 hari atau batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang terjadi pada proyek pembangunan Gedung A RSUD Bogor Utara," pinta Andi Permana.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa DPRD Kabupaten Bogor tidak dalam intervensi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dengan menyetujui operasional klinik pratama di Gedung A RSUD Bogor Utara.

"Sambil menunggu hasil penyidikan dan bukan dalam intervensi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, saya menyetujui apabila Gedung A RSUD Bogor Utara digunakan sebagai Klinik Pratama RSUD Bogor Utara. Semoga saja, penyidikan jaksa juga bisa lebih jelas, agar kita lebih enak dalam melangkah," tuturnya.

Informasi yang dihimpun INILAHKORAN, Gedung A RSUD Bogor Utara ditetapkan sebagai objek penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dikarenakan ada dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, proyek senilai Rp93,4 miliar yang didanai dari Bankeu Pemprov Jabra TA 2022 dan dikerjakan oleh PT Jaya Semannggi Enjineering (JSE) tersebut, mendapatkan satu kali kompensasi waktu dan tiga kali mendapatkan tambahan waktu, hingga baru selesai pekerjaannya pada 15 Juni 2022.

Alasan kompensasi maupun penambahan waktu, karena progres pembangunan RSUD Bogor Utara selalu deviasi negatif, yang dikarenakan karena ada item pekerjaan baru, tidak ada akses jalan, kekurangan pekerja dan ketidak mampuan PT JSE dalam membayar vendor.

Berdasarkan hasil audit fisik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, pada proyek tersebut negara mengalami kerugian hingga Rp36 miliar, dimana terjadi kelebihan bayar akibat kekurangan volume yang dikerjakan oleh PT. JSE sebesar Rp23 miliar dan juga terjadi mark up harga satuan hingga Rp13 miliar.*** (reza zurifwan)