Lawan Korupsi Bangun Negeri

Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan anggaran besar dan program yang tepat, tetapi juga fondasi pemerintahan yang bersih.

Kesadaran itulah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), sekaligus optimalisasi pemanfaatan tanah serta tata ruang untuk mendorong perekonomian daerah di wilayah Jawa Barat, di Bandung, Selasa (4/8).

Bagi Rudy, pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari cara pemerintah mengelola roda birokrasi.

“Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegas Rudy dalam keterangannya.

Menurutnya, pemerintahan yang berintegritas menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Bogor terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan penerapan MCSP sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Selain membahas penguatan tata kelola pemerintahan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pemanfaatan aset tanah dan pengaturan tata ruang. Rudy menilai, pengelolaan ruang yang baik dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tata kelola aset yang transparan, kata dia, akan memberikan kepastian dalam pembangunan sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy.

Dia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, upaya mencegah korupsi dapat berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (gin)