Pemprov Jabar Perluas Insentif dan Percepat Pasokan Listrik

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengakselerasi sejumlah langkah strategis, untuk memastikan target investasi Rp314 triliun pada 2026 tidak meleset. 

Selain memperluas insentif fiskal, pemerintah daerah kini fokus mengurai persoalan klasik yang kerap menghambat masuknya modal, mulai dari perizinan hingga keterbatasan pasokan listrik di kawasan industri.

Persoalan energi menjadi salah satu perhatian utama. Meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri modern, terutama pusat data (data center), mulai memberi tekanan terhadap kapasitas jaringan di sejumlah kawasan industri yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Upaya percepatan investasi tersebut menjadi pembahasan utama, dalam Sosialisasi Kebijakan investasi Jawa Barat 2026 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat bersama Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah di Kota Bandung, Rabu (1/7/2026).

Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik mengungkapkan, Jawa Barat masih menjadi salah satu episentrum investasi nasional. Sebab itu, keberhasilan mengatasi berbagai kendala investasi di daerah akan berdampak langsung terhadap capaian investasi Indonesia secara keseluruhan.

Sepanjang 2025, nilai investasi yang masuk ke Jawa Barat mencapai Rp296,8 triliun. Tahun ini, pemerintah menaikkan target menjadi Rp314 triliun. Namun hingga triwulan pertama 2026, realisasi investasi baru mencapai Rp76,8 triliun sehingga membutuhkan percepatan yang lebih terukur dan sistematis.

"Selama ini investasi Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 15 persen terhadap investasi nasional. Karena itu, penyelesaian berbagai hambatan investasi di Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian investasi nasional," ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, keputusan investor untuk menanamkan modal tidak hanya ditentukan oleh insentif yang diberikan pemerintah. Faktor kemudahan pembangunan, efisiensi biaya, dan ketersediaan infrastruktur menjadi pertimbangan yang sama pentingnya.

"Ketiga aspek tersebut harus hadir secara bersamaan agar investasi dapat terealisasi dengan cepat," ucapnya.

Guna mempercepat realisasi proyek investasi, Pemprov Jabar mendorong pemanfaatan fasilitas Kemudahan investasi Langsung Konstruksi (KLIK). 

Melalui skema ini, investor dapat memulai pembangunan lebih awal setelah memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan bertambahnya jumlah kawasan industri penerima fasilitas KLIK. Berdasarkan Keputusan Menteri investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 161.S Tahun 2026, jumlah kawasan industri di Jawa Barat yang menerapkan KLIK melonjak dari 12 menjadi 24 kawasan.

Penambahan kawasan tersebut dinilai akan memangkas waktu tunggu investasi, sekaligus meningkatkan daya tarik Jawa Barat di tengah persaingan antarprovinsi dalam merebut modal domestik maupun asing.

Selain mendorong kemudahan perizinan, pemerintah daerah juga membuka ruang pendampingan bagi pengelola kawasan industri untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis yang berpotensi menghambat realisasi proyek.

Dukungan terhadap iklim investasi juga datang dari sektor perpajakan. Dalam forum itu, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Djuniardi menjelaskan, otoritas pajak kini mengedepankan pendekatan yang lebih kolaboratif.

Perubahan strategi tersebut ditujukan untuk membangun hubungan yang lebih kuat, antara pemerintah dan wajib pajak melalui peningkatan kepercayaan serta kemitraan.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memaparkan berbagai fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan investor, seperti Tax Holiday, Tax Allowance, fasilitas kepabeanan, insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Super Tax Deduction untuk aktivitas riset, pengembangan teknologi, dan pendidikan vokasi.

Di sektor energi, PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah memastikan, pasokan listrik Jawa Barat secara umum masih berada dalam kondisi aman. Namun pertumbuhan industri berintensitas energi tinggi membuat sejumlah kawasan mulai menghadapi tantangan kapasitas jaringan.

Sebagai solusi, PLN menawarkan skema percepatan pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi, termasuk peluang pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh pelanggan dengan mekanisme kompensasi biaya penyambungan sesuai regulasi yang berlaku.

Diskusi yang berlangsung antara pemerintah, otoritas pajak, PLN, dan pelaku usaha menghasilkan satu kesimpulan penting. Target investasi ratusan triliun rupiah, tidak cukup hanya ditopang oleh kemudahan perizinan. Keberhasilan menarik investor juga bergantung pada ketersediaan insentif yang kompetitif dan infrastruktur dasar yang mampu menjawab kebutuhan industri masa depan.

Maka dari itu, Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis yang selama ini menjadi keluhan investor, sekaligus menjaga posisi Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbesar di Indonesia.***