Proyek Underpass Gatsu-Baros Cimahi Baru Mulai Juli 2026

INILAHKORAN.ID - Kondisi kawasan rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto–Baros di Kota Cimahi kini menjadi pemandangan yang memprihatinkan. 

Pasca pembongkaran sejumlah bangunan, lokasi proyek justru tampak tak terurus dan semrawut, sementara permasalahan utama di wilayah itu, kemacetan parah serta tingginya risiko kecelakaan di perlintasan sebidang masih menjadi ancaman pengguna jalan.

Warga dan pengguna jalan mulai bertanya-tanya, kapan janji solusi terobosan ini benar-benar terwujud lantaran dampak ketidakjelasan proyek tersebut.

Hingga pertengahan Mei 2026, harapan itu seolah masih di awang-awang. Proyek strategis yang digadang-gadang sebagai jawaban atas kemacetan kronis di Cimahi ini nyatanya belum menyentuh tahap pengerjaan fisik sedikit pun. 

Selama berbulan-bulan, progres hanya berhenti pada perencanaan dan pembongkaran, sementara Pemkot Cimahi terus beralasan masih menunggu kepastian pelaksanaan dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. 

Namun, di tengah kekhawatiran yang kian menguat, akhirnya muncul titik terang lantaran Pemkot Cimahi memastikan proyek pembangunan infrastruktur tersebut kini sudah masuk ke tahap pelelangan. 

Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah mengungkapkan, proses lelang sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

"Kalau berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pekerjaan fisik baru bisa dimulai pada 21 Juli 2026 mendatang, nyaris dua bulan lagi dari waktu saat ini," kata Wilman, Kamis (21/5/2026).

Wilman berharap proses pemilihan penyedia jasa dalam tender tersebut berjalan lancar, tanpa hambatan maupun sengketa yang bisa memperlambat jadwal lebih jauh lagi. 

"Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemilihannya di dalam tendernya. Ini hal positif bagi kita semua, khususnya masyarakat Cimahi sebagai bukti komitmen pemerintah menangani masalah keselamatan lalu lintas di sini," ungkapnya.

Saat ini, terang Wilman, proses lelang masih berjalan dan dijadwalkan baru akan rampung pada 20 Juli 2026, tepat sehari sebelum jadwal mulai kerja fisik. 

Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta bersabar dan menunggu hasil akhir mekanisme lelang tersebut sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi pekerjaannya dimulai dari tanggal 21 Juli kalau lihat jadwal ya. Kurang lebih pekerjaannya berlangsung selama lima bulan, berarti ditargetkan selesai menjelang akhir tahun anggaran," jelasnya.

Sementara untuk menjawab kekhawatiran soal hambatan di lapangan, Wilman menegaskan Pemkot Cimahi sudah mengamankan ketersediaan lahan. Menurutnya, langkah ini diambil agar saat pekerjaan dimulai nanti, tidak ada lagi kendala terkait pembebasan lahan yang kerap menjadi biang keterlambatan proyek publik. 

Ia juga menjamin persiapan ini sudah matang demi menjaga target penyelesaian di akhir tahun berjalan lancar.

"Sebagian lahan di sekitar Jalan Gatot Subroto itu milik TNI. Nah, untuk penyelesaiannya kami tidak pakai skema pembebasan lahan biasa, melainkan kerja sama melalui mekanisme hibah masuk dan hibah keluar," paparnya.

Mekanisme itu, lanjut Wilman, berarti Pemkot Cimahi bakal menghibahkan aset berupa pembangunan sarana dan prasarana baru di lingkungan TNI, dengan nilai yang sudah disesuaikan berdasarkan hasil penilaian resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Nilai tersebut juga disesuaikan dengan usulan kebutuhan dari pihak Kodam.

"Jadi ada hibah masuk ke pihak TNI berupa pembangunan sarana prasarana baru yang mereka butuhkan, sebagai ganti lahan yang kami gunakan untuk proyek ini," bebernya.

Tak cuma itu, Wilman juga memastikan komunikasi dan koordinasi dengan Kodam III/Siliwangi berjalan intensif sejak awal perencanaan. 

Bahkan, hingga akhir Maret 2026 lalu, pemerintah daerah sudah menerima surat resmi yang berisi rincian kebutuhan fasilitas yang bakal dibangun.

"Untuk keperluan penyiapan lahan dan pembangunan fasilitas pengganti itu, kami menganggarkan dana sekitar Rp36 miliar rupiah. Nilai ini sudah dihitung berdasarkan hasil penilaian KPKNL dan luas lahan yang terdampak," pungkasnya. ***