Rapat Trusmi Land Mandek, Komisi II dan III DPRD Kabupaten Cirebon Saling Tunggu

INILAHKORAN.ID - Rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon terkait keputusan hasil evaluasi Perumahan Trusmi Land hingga kini belum juga terlaksana. Kondisi tersebut memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab antar kedua komisi.

Padahal, Perumahan Trusmi Land selama ini dituding menjadi salah satu penyebab banjir yang sempat merendam kawasan Pemerintah Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu. Namun, meski evaluasi sudah dilakukan oleh dinas teknis, keputusan politik di tingkat DPRD belum kunjung diambil.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menyebutkan pihaknya sebenarnya sudah siap menggelar rapat gabungan. Namun, Komisi III masih menunggu kesiapan Komisi II untuk menentukan jadwal.

Anton mengaku, sebelumnya notulen rapat Komisi III justru meminta Komisi II segera mengagendakan rapat gabungan. Terlebih, Komisi III telah mengantongi surat hasil evaluasi dari dinas terkait mengenai aktivitas Trusmi Land.

“Intinya, seluruh aktivitas dan kegiatan Trusmi Land di Kecamatan Sumber, khususnya di Kelurahan Babakan, ditutup. Termasuk aktivitas galian tanah di kaki Bukit Plangon,” aku Anton Jumat 20 Februari 2026.

Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno. Dia mengaku justru masih menunggu kepastian dari Komisi III terkait selesainya surat hasil evaluasi tersebut.

Cakra menyatakan Komisi II pada prinsipnya siap kapan saja untuk menggelar rapat gabungan. Namun, menurutnya, yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah keputusan hasil evaluasi Trusmi Land sudah benar-benar final atau belum.

“Sampai sekarang kami masih menunggu kabar dari Komisi III. Apakah surat hasil evaluasinya sudah keluar atau belum,” ujar Cakra.

Mandeknya rapat gabungan ini membuat penanganan polemik Trusmi Land belum menemui kejelasan. Sementara itu, sorotan publik terus menguat, mengingat proyek Perumahan tersebut diduga berdampak langsung terhadap banjir di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Sedangkan sebelumnya Ketua Komisi III, Anton Maulana memastikan izin Perumahan Trusmi Land yang berlokasi di Kecamatan Sumber sebentar lagi akan di cabut. Termasuk galian tanah di kaki bukit plangon yang juga milik Trusmi Land.

Alasan kenapa harus ditutup, Karena memang sepertinya menjadi salah satu penyebab banjir besar yang beberapa waktu lalu menyerang komplek perkantoran Pemkab Cirebon.

Ironisnya beberapa hari yang lalu saat hujan besar, kali di belakang komplek perkantoran Pemkab Cirebon kembali meluap. Untungnya hujan segera reda dan tidak sampai terjadi banjir seperti bulan kemarin.