Ratusan Buruh Geruduk Kantor Bawaslu KBB, Dede Rahmat: Bawaslu Jangan jadi Macan Ompong

INILAHKORAN, Ngamprah - Ratusan buruh dari yang tergabung dalam Koalisi Serikat Enam Pekerja Bandung Barat menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa 22 Oktober 2024.

Sejumlah tuntutan terkait persoalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Bandung Barat, terutama berkaitan dengan buruh mereka sampaikan melalui orasi di halaman kantor Bawaslu KBB.

"Kami serikat pekerja memiliki fungsi kontrol sosial dan sampai saat ini banyak oknum perusahaan mempekerjakan para buruh pada hari H pencoblosan," kata Koordinator Koalisi 6 Serikat buruh, Dede Rahmat dalam orasinya.

Padahal, sambung Dede, momen pemilihan merupakan hari libur nasional, sehingga kalaupun para buruh harus bekerja maka harus dihitung upah lembur.

"Itu jelas pelanggaran. Selain itu banyak berita beredar terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon. Kami yakin teman-teman jurnalis tidak akan menyampaikan berita hoax," kata Dede.

Dede menegaskan, kedatangan Koalisi Serikat Enam Pekerja Bandung Barat meminta Bawaslu KBB sebagai badan pengawas Pilkada untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Tindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran di Pilkada Serentak 2024," tegasnya.

"Jangan sampai Bawaslu KBB jadi macan ompong dan berpihak ke salah satu paslon," sambungnya.

Dikatakan Dede, sampai saat ini pihaknya belum pernah melihat Bawaslu KBB melakukan tindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024 ini.

"Saya punya keyakinan ketika terjadi pelanggaran seperti money politik tidak akan mungkin masyarakat datang ke kantor Bawaslu ataupun Panwascam KBB," katanya.

"Sama dengan para buruh, ketika mereka mendapati adanya pelanggaran tidak akan ada satu pihak pun yang melaporkan karena takut ada intimidasi. Masyarakat juga sama mereka akan diancam oleh perangkat di daerah tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, ungkap Dede, pihaknya meminta BawaslubKBB untuk turun melakukan pengawasan ke berbagai daerah di Bandung Barat.

"Masyarakat sudah tahu jadi jangan karena tidak ada yang melaporkan Bawaslu tidak melakukan tindakan apapun," ungkapnya.

Tak cuma itu, Dede mengaku, aksi unjuk rasa ratusan buruh ke Bawaslu KBB tidak didanai paslon Bupati Bandung Barat manapun, termasuk tidak mendukung paslon manapun.

"Jadi manakala tidak ada satu paslon Bupati yang mendukung serikat pekerja, saya sampaikan jangan pilih satu calon pun Bupati Bandung Barat,"ujarnya.

Pasalnya, aspirasi dari para buruh pun tidak pernah didengarkan. Makanya, silakan buat kontrak politik dengan para buruh karena para buruh ini memiliki trauma dimana sudah tiga kali kepala daerah di Bandung Barat ditangkap KPK.

"Oleh karena itu, Bawaslu KBB hari ini harus berani tindak tegas siapapun paslon yang melakukan pelanggaran," tandasnya.***