Reaktivasi KA Bandung Ciwidey Butuh Anggaran Hingga Rp100 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Wacana reaktivasi sejumlah jalur lama KA yang dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diapresiasi positif PT Kereta Api Indonesia (KAI).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengaku rencana reaktivasi jalur KA itu suatu hal yang logis. Namun, tantangan yang dihadapi untuk mewujudkannya moda transportasi massal itu relatif berat.

“Rencana itu logis memang, tapi untuk merealisasikannya membutuhkan anggaran super,” kata Joni kepada INILAHKORAN, belum lama ini. 

Sebagai operator KA lokal, dia mencontohkan anggaran yang dibutuhkan untuk reaktivasi jalur Bandung-Ciwidey. Terkait anggaran yang akan dialokasikan Pemprov Jabar sebesar Rp20 triliun untuk jalur tersebut diakuinya ibarat masih jauh panggang dari api.

“Anggaran sebesar itu masih kurang banyak. reaktivasi jalur Bandung-Ciwidey itu membutuhkan anggaran super. Gak cuma puluhan triliun, tapi butuh hingga lebih dari Rp100 triliun,” ujarnya.

Joni menyebutkan, anggaran tersebut digunakan mulai dari untuk pembebasan lahan hingga pembuatan rel baru dan bantalan serta balast anyar yang relatif sangat dibutuhkan. Dia menuturkan, di jalur Bandung-Ciwidey itu pun sudah tertutup bangunan yang harus ditertibkan.

“Gak hanya jalur yang ada di Kabupaten Bandung, tapi rel yang mulai dari Kota Bandung pun sudah berdiri bangunan-bangunan. Bahkan ada mall besar yang berdiri di jalur KA,” sebutnya.

Joni mengaku, terkait anggaran tersebut bisa diajukan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang memiliki otoritas.

“Lagi-lagi, memang tantangannya banyak. Dalam kondisi efisiensi anggaran, Kementerian Perhubungan juga memang terbatas,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menginginkan lima jalur KA yang mati suri bisa direaktivasi. Untuk membahasnya, orang nomor satu di Jabar menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan PT KAI.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dhani Gumelar mengatakan, reaktivasi dilakukan untuk mendukung mobilitas dan kelancaran logistik pemasaran produk pertanian di Jabar. Lima jalur yang akan direaktivasi itu diantaranya Banjar-Cijulang sepanjang 82 kilometer, Cibatu-Garut-Cikajang sepanjang 47,5 kilometer, jalur Rancaekek-Tanjungsari sepanjang 11,5 kilometer, Cipatat-Padalarang sepanjang 17 kilometer dan Cikudapateuh (Bandung)-Ciwidey sepanjang 37,8 kilometer.

Menurutnya, rencana reaktivasi jalur KA itu dilakukan dengan tiga tujuan utama yakni aksesibilitas kawasan wisata, memperluas pendistribusian logistik, dan mempermudah mobilisasi masyarakat.

“Untuk menunjang aksesibilitas menuju kawasan wisata seperti Pangandaran Garut, kemudian mempermudah untuk pemasaran produksi pertanian dan support kawasan industri dan mempermudah mobilisasi masyarakat,” ujar Dhani.

Adapun yang membuat rencana itu kerap gagal dieksekusi lantaran mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Plus, banyak jalur KA yang sudah berubah menjadi pemukiman warga. 

“Masalahnya, pembangunan jalur kereta api itu tidak murah gitu ya, mahal. Tadi kurang lebih kalau kita jumlah kan itu ada sekitar Rp20 triliun,” imbuhnya seraya mengaku rencana itu akan diusulkan Pemprov Jabar ke Presiden Prabowo Subianto dengan harapan bisa terwujud dalam waktu lima tahun ke depan.

Sementara itu, pengamat transportasi ITB Sony Sulaksono menuturkan sebenarnya ada sembilan jalur KA di Jabar yang bisa direaktivasi. Namun, kini kondisi jalurnya sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga.

“Sebetulnya kalau kita lihat dari historinya, tidak semua lahan itu dimiliki PT KAI zaman dulu. Contohnya seperti jalur Tanjungsari-Bandung itu sebenarnya jalur untuk perkebunan waktu itu. Nah, waktu itu lahannya bukan sepenuhnya punya PT KAI. Jadi, pada saat kereta itu sudah tidak ada, lahan itu menjadi tidak jelas,” jelas Sony.

Dia mengaku, hal itu beda dengan kasus jalur Bandung-Ciwidey. Lahan jalur tu sepenuhnya dimiliki PT KAI namun dalam perjalanannya sebagian lahan-lahan itu diambilalih beberapa pegawai PT KAI yang kabarnya tanah tersebut disertifikasi. 

“Artinya, sebenarnya aset itu masih ada, terdata kalau tidak salah. Tinggal nanti negosiasi saja masalah isu sosialnya saja, masalah pembebasan lahannya, paling dua itu saja yang bisa dikejar,” tandasnya.