Sepanjang 2026 Ini, DPRD Kabupaten Bandung Targetkan 11 Raperda

INILAHKORAN.ID - DPRD Kabupaten Bandung pada 2026 menargetkan perumusan dan pengesahan 11 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dari 11 target Raperda tersebut, 6 Raperda di antaranya merupakan inisiatif dewan.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi mengatakan, 11 Raperda tersebut terdiri dari 9 usulan Raperda baru dan 2 perubahan Perda. Penetapan pembahasan 11 Raperda tersebut tertuang dalam surat keputusan DPRD Kabupaten Bandung tahun Desember 2025.

"Kami mengagendakan 11 Raperda untuk pembahasan 2026. Dimana enam Raperda di antaranya adalah insiiatif dari kami," kata Renie di Soreang, Jumat 2 Januari 2026.

Menurutnya, usulan Raperda dari jajaran eksekutif yakni DALDUK PPA (2 usulan), Dinas Kesehatan (1 usulan). Kemudian DLH (1 usulan), dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung (1 usulan).

Dari 11 Raperda dari jajaran eksekutif Pemkab Bandung di antaranya mengenai tentang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian, Raperda kesehatan, pengarusutamaan gender, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Khusus untuk usulan pembahasan Raperda yang diusulkan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung, untuk mengubah Perda Nomor 12 Tahun 2016. Regulasi itu mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rencananya, pembahasan perubahan Perda ini akan kami laksanakan pada triwulan IV masa sidang I tahun ini,” ujarnya.

Selain perubahan Perda 12/2016 atas usulan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung, lanjut Renie, DPRD juga mengusulkan perubahan perda. Yakni perubahan Perda Nomor 30/2012 tentang pembangunan kepemudaan. Usulan raperda ini menjadi salah satu dari 6 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bandung.

Renie menjelaskan, meski saat ini anggaran pemerintah terjadi efisiensi, DPRD Kabupaten Bandung tetap mendorong Pemkab Bandung tetap menjaga optimalisasi layanan publik.

“Memasuki 2026, DPRD telah menetapkan beberapa target yang disesuaikan dengan fiskal daerah. Kami tetap mendorong pemerintah daerah untuk tetap fokus pada akuntabilitas dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Yang menjadi prioritas utama, yakni subsidi dan bantuan sosial masyarakat. Seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, modal usaha dan pelatihan ketenagakerjaan,” katanya.

Renie menjelaskan, prioritas lainnya adalah beasiswa bagi siswa miskin, rumah tidak layak huni, ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan target untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mendorong kemandirian keluarga dan pemerataan kesejahteraan dan tepat sasaran.

“Selain membahas Raperda, DPRD Kabupaten Bandung juga tetap melakukan pengawasan program pembangunan Pemkab Bandung,” ujarnya.