Sikap Kami: Takut Kotak Kosong

PADA setiap “perselingkuhan” politik kontestasi, satu hal yang ditakuti adalah bila pasangan calon berhadapan dengan kotak kosong. Sebab, jika kalah lawan kotak kosong, malunya minta ampun.

kotak kosong sebenarnya lawan yang super ringan. Tapi, dia menjadi berat karena “perselingkuhan” politik itu. Publik memberikan perlawanan terhadap “perselingkuhan” semacam itu.

Ketakutan itulah yang, diakui atau tidak, kini dihadapi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Jakarta. Koalisi ini sudah sedemikian besarnya. Semua partai politik pemilik kursi DPRD Jakarta bersatu, kecuali PDI Perjuangan. Terakhir, setelah PKS dan Partai Nasdem, kini PKB yang merapat.

PKS, Partai Nasdem, dan PKB, seperti kita ketahui, adalah pengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 lalu. Tapi, saat Anies berpeluang maju di Pilgub Jakarta, mereka meninggalkan.

Kondisi ini membuat publik memberikan perlawanan. Tak sedikit pengamat yang menyatakan peluang kotak kosong menang cukup terbuka. Setidaknya, pendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan, yang biasanya terkenal fanatik, bisa memberi perlawanan dengan memilih kotak kosong.

Apakah kader PKS, Nasdem, dan PKB akan memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang bakal diusung KIM Plus? Nanti dulu. Sebuah survei menyebutkan hampir semua pendukung PKS takkan memilih duet ini.

Bayangkan jika kekuatan pendukung PDIP, Ahok, Anies Baswedan, bersatu dengan pendukung PKS yang dominan di Jakarta, bersatu. Tak ada jaminan pasangan usungan KIM Plus melenggang.

Dalam konteks itulah, tiba-tiba muncul pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Tetapi, publik meragukan pasangan ini memenuhi syarat. Mereka tiba-tiba muncul dan pada ujungnya juga diduga mencatut dukungan sejumlah pihak.

Kita bersyukur, peluang munculnya kotak kosong di Jawa Barat, terbilang kecil. Setidaknya, ada sejumlah parpol yang bisa berkoalisi dan mengusung pasangan sendiri melawan Dedi Mulyadi yang diusung KIM.

Jelas, ini adalah sebuah pesta demokrasi yang lebih utuh, ketimbang apa yang terjadi di Jakarta. Siapapun yang memenangkan pilgub jabar, kita serahkan kepada masyarakat Jawa Barat.

Tapi, menghadirkan kontestasi di mana masyarakat pemilih Jawa Barat tak punya pilihan realistis, buat kita, adalah “kejahatan” demokrasi. Dalam pemilu, rakyat pemilih harus diberikan ruang untuk menentukan pilihannya. Dan pilihan itu adalah kandidat pasangan. Bukan kotak kosong.

Terlebih lagi, jika koalisi baru yang sedang digagas PDIP, menghadirkan pilihan pasangan yang seimbang. Itu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Jabar memilih pemimpin yang terbaik. Bukan seperti di Jakarta, di mana kondisinya KIM Plus dan parpol-parpol yang tergabung di dalamnya, telah “mengebiri” hak rakyat memilih calon pemimpin terbaik. (*)