Tak Sanggup? Asep Wahyuwijaya Minta Pembangunan RSUD Bogor Utara Diserahkan ke Pemprov

INILAHKORAN, Parung - Legislator Partai Demokrat yang duduk di Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya berkomentar lugas atas usulan permohonan bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 230 Miliar untuk penyelesaian pembangunan tahap dua (Gedung C) RSUD Bogor Utara.

Jika memang tak mampu, baik dari sisi anggaran maupun sisi teknis. Asep Wahyuwijaya meminta Pemkab Bogor menyerahkan sepenuhnya pembangunan RSUD Bogor Utara ke Pemprov Jawa Barat.

"Menurut hemat saya, jika memang Pemkab Bogor tak mampu menyiapkan anggaran yg maksimal untuk pembangunan RSUD Bogor Utara sebaiknya Pemkab Bogor serahkan saja ke Pemprov Jawa Barar. InsyaAllah cepat selesai. Tak harus merasa gengsi atau malu, hal ini biasa saja kok, dulu saja Pemkab Garut pernah melakukan hal yg sama ketika tidak sanggup membiayai RSUD Pameungpeuk pada tahun 2015 dan Pemkab Sukabumi yg mengalihkan pengelolaan RSUD Jampang Kulon ke Pemprov Jabar pada tahun 2016," papar Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Minggu, 29 Mei 2022.

Baca Juga: Sekretaris Komisi IV Minta Kontraktor Proyek Pembangunan RSUD Bogor Utara Diblacklist

Asep Wahyuwijaya menjelaskan bahwa secara garis besar ada beberapa argumen yang mendasari usulan pengalihan pengelolaan RSUD Bogor Utara dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jawa Barat.

"Pertama, menyiapkan infrastruktur kesehatan sebagai wujud dari komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga di Kabupaten Bogor ini tak boleh ditunda-tunda lagi karena jumlah warganya semakin bertambah banyak hingga semakin kekurangan tempat tidur di rumah sakit," jelas Asep Wahyuwijaya.

Kang AW sapaan pria yang memiliki background sebagai advokat tersebut meambahkan, jika merujuk pada standar word health organization (WHO) maka jumlah ideal tempat tidur di rumah sakit sangatlah kurang.

Baca Juga: Asep Wahyuwijaya Nilai Pemkab Bogor Menyia-nyiakan Bankeu Pemprov Jawa Barat untuk RSUD Bogor Utara

"Jumlah tempat tidur di rumah sakit di Bumi Tegar Beriman baru mencapai 3.500an, artinya ada 2,5jt warga di Kabupaten Bogor yang sesungguhnya berpotensi tidak mendapatkan perawatan jika mereka sakit, sehingga konsekuensinya bisa kita lihat dari panjangny antrian saat pasien harus dirawat di rumah sakit," tambahnya.

Ia menuturkan, dengan beban atau kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit yang begitu besar dengan nilai minimal Rp 600 Miliar hingga Rp 1 Triliunan. Maka tak elok jika dibebankan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

"Jika semua kebutuhan anggaran pembangunan RSUD Bogor Utara itu dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor, maka pembangunan sektor lain tidak bisa dipenuhi, meskipun pengajuannya dilakukan secara multi-years (tahun jamak). Lalu ketiga, sesuai dengan hasil revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Barat 2021 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu pun sudah menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan membangun banyak rumah sakit dan Puskesmas, jadi saya pikir momentumnya jadi tepat juga," tutur Kang AW.

Baca Juga: Pelaku Pembunuh Wanita Paruh Baya di Kemang Bogor Ternyata Pasangan di Luar Nikah, Juga Sikat Uang Korban

Ia optimis, kalau saja pembangunan RSUD Bogor Utara diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat tidak akan mengalami kendala dari sisi anggaran dan pembangunan pun akan cepat karena sesuai dengan amanah RPJMD Jawa Barat, bahwa skala prioritas pembangunan Pemprov Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 ialah pembangunan rumah sakit dan Puskesmas.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berupaya meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Termasuk terkait pembangunan infrastruktur kesehatan.

"Belajar dari pengalaman dan pelajaran penting dari adanya pandemi Covid-19, kami akan membangun puluhan rumah sakit dan ribuan Puskesmas baru sebagai infratruktur kesehatan untuk melayani masyarakat," ucap Ridwan Kamil.

Baca Juga: Pintu Koalisi di Pilbup Terbuka, Namun PDIP Bogor Lebih Utamakan Kadernya

Mantan Wali Kota Bandung itu mengaku, berkaca pada pandemi Covid-19 dan agar dapat memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat secara optimal maka diperlukan tersedianya infrastruktur kesehatan yang lebih banyak.

"Kedepan, Jawa Barat akan lebih siap bilamana ke depan kita diuji lagi oleh kehidupan dan hadir kembali penyakit atau wabah yang menyerupai Covid-19," tukasnya. (Reza Zurifwan)