Terkait Banprov Rp24,5 Miliar, Ini Kata Pihak DPKPP Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon membenarkan, mendapatkan kucuran dana dari Bantuan Provinsi tahun ini sebesar Rp24,5 miliar. 

Bantuan tersebut berasal dari rincian anggaran bagi hasil pajak provinsi, dan rincian kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus APBD tahun 2024 kepada kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Demikian dikatakan Kasi Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Cirebon, Subekti, Senin 12 Februari 2024. Menurutnya anggaran tersebut terbagi dua. Pertama senilai Rp. 4,5 milyar yang diperuntukan untuk penataan kawasan kumuh.  Sedangkan Rp. 20 milyar untuk proyek pencegahan kawasan kumuh.

"Kalau yang empat setengah milyar untuk desa waruroyom kecamatan depok. Didalamnya ada pembangunan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, proteksi kebakaran, sampah, rutilahu dan ruang terbuka hijau," kata Subekti.

Sementara pencegahan kumuh, dipakai untuk pembuatan jalan lingkungan dan drainase. Sedangkan lokasinya sendiri, tersebar diseluruh Kabupaten Cirebon.  Sayangnya, Subekti belum bisa memastikan, apakah yang nilai Rp. 20 milyar tersebut dilelang atau penunjukan langsung. 

"Sampai saat ini kami masih menunggu Pergub nya turun dari provinsi. Karena dalam Pergub pasti dijelaskan, anggaran untuk pencegahan kumuh itu ada yang dilelang atau semunya penunjukan langsung," ungkap Subekti.

Untuk itu, dirinya belum bisa memastikan, terkait proses pelaksanaan, termasuk kenapa sampai saat ini belum melakukan koordinasi dengan pihak Barjas. Masalahnya, sampai saat ini juga pihaknya masih terus melalukan koordinasi dengan pihak Pemprov Jabar, untuk melengkapi beberapa desk.

"Kalau Pergubnya sudah turun kami langsung koordinasi dengan Barjas. Tapi kalau yang anggarannya empat setengan milyar, kemungkinannya dilelang," aku Subekti. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Jabar tahun ini memberikan total bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Cirebon, dengan nilai sekitar Rp.  147 milyar lebih. Sedangkan DPKPP Kabupaten Cirebon, satu-satunya SKPD yang memperoleh bantuan untuk infrastruktur terbesar dibandingkan dengan SKPD lainnya.

Tercatat, ada dua kegiatan yang diusulkan DPKPP Kabupaten Cirebon, sehingga provinsi memberikan anggaran sebesar Rp. 24,5 milyar tersebut. Usulan  pertama adalah, penanganan dan penataan infrastruktur dasar, diwilayah permukiman kumuh. Nilainya sendiri mencapai Rp. 4,5 milyar.

Lalu usulan keduanya yaitu, peningkatan jalan lingkungan dan drainase, pencegahan kawasan kumuh. Untuk proyek ini, provinsi meng acc dengan nilai mencapai Rp. 20 milyar. Dari data surat Sekretarian Daerah Provinsi Jabar dengan nomor 313/KU.01.03.07/BPKAD tertanggal 12 Januari 2024, bantuan sebesar Rp. 20 milyar itu diperuntukan untuk 118 lokasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Cirebon. (maman suharman)