Tito Karnavian Apresiasi Tata Kelola APBD Pemprov Jabar 2025

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi tata kelola APBD 2025 Pemprov Jabar di bawah komando Gubernur Dedi Mulyadi.

Tito Karnavian menyebut, berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi belanja dan pendapatan Jabar paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia. 

Jabar mencatat realisasi belanja hingga 2 Mei 2025, sudah mencapai 21,91 persen, sementara dari sisi pendapatan daerah sudah di angka 32,94 persen. 

“Jawa Barat ini bagus 32 persen, apresiasi saya Pak Gubernur, Pak Dedi [Mulyadi], angka ini menunjukan prestasi, menunjukan kinerja, tak bisa dibantah,” katanya dalalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 Ditjen Bina Keuangan Daerah di Channel Youtube, Kamis 8 Mei 2025.

Menurut Tito, posisi pengelolaan keuangan APBD Jabar 2025 di tangan Dedi Mulyadi menunjukan kemampuan realisasi belanja yang tinggi, sementara pendapatan pun melebihi porsi belanja.

"Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar,” ucapnya.

Adanya selisih antara belanja dan pendapatan, Pemprov Jabar menurutnya bisa memiliki cadangan anggaran jika terjadi bencana atau belanja tidak terduga.

"Masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 11 persen atau 10 persen. Artinya kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang,” kata Tito.

Kemendagri menaruh perhatian khusus pada realisasi pendapatan dan belanja di APBD 2025, guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah dan Nasional.

"Yang kami rasakan ada kelambatan belanja barang dan jasa di daerah, yang membuat realisasi belanja rendah,” katanya.

Data realisasi APBD seluruh provinsi menunjukan jika realisasi belanja baru mencapai Rp88,74 triliun pada 30 April 2025, menurun dibanding periode yang sama pada 2024 lalu yang mencapai Rp102,1 triliun.

Jabar sendiri masuk ke dalam 3 provinsi terbesar yang sudah mencapai pendapatan di atas 30 persen, dibanding rata-rata seluruh provinsi yang mencapai 24,33 persen. Sementara belanja Jabar di atas rata-rata provinsi lain yang baru mencapai 15,02 persen.

Menurutnya, belanja pemerintah daerah penting sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

"Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah,” tandasnya.