Wagub Erwan Pastikan Pemprov Jabar Siap Sesuaikan Fiskal, Buntut Turunnya Dana Transfer dari Pusat

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Gubernur Jaww Barat Erwan Setiawan memastikan, pemerintah provinsi siap menyesuaikan fiskal mereka, buntut turunnya dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jabar senilai Rp2,458 triliun.

Erwan mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena memang diakui kondisi fiskal pemerintah pusat juga belum stabil.

Mau tak mau kata dia, Pemprov Jabar harus pintar-pintar mengelola fiskalnya dalam mengoptimalkan APBD 2026.

"Istilahnya mengatr dari anggaran itu sendiri sekarang, termasuk di DPRD provinsi, kota/kabupaten sudah siap untuk penyesuaian," ujar Erwan usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis 25 September 2025.

Sementara itu, Anggota DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengaku masih menaruh optimisme dalam dana transfer daerah.

"Kita akan lihat. Harapannya, seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan dan juga Pak Prabowo, tidak ada lagi penundaan dana transfer. Biasanya selalu ada piutang yang tertunda, tapi mudah-mudahan tahun ini tidak. Jika ada kebijakan baru, kami berharap transfer dana ke daerah bisa lebih besar," harapnya.

Terlebih memang sejauh ini di Jabar belum dilakukan pembahasan dalam APBD Murni 2026, karena baru akan dilaksanakan Oktober mendatang.

"Namun, sejauh ini laporan resmi ke kami belum ada. Semua masih menunggu proses pembahasan anggaran," kata Ineu.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan akan melakukan efisiensi besar-besaran dalam APBD 2026, menyusul susutnya dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jabar hingga Rp2,458 triliun.

“dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” ujar Dedi, Kamis 25 September 2025.

Penurunan terbesar berasal dari dana bagi hasil pajak, yang merosot dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pos tersebut. dana alokasi umum (DAU) juga terkoreksi dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. 

Sementara itu, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp276 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga Puskesmas dihapus total.

“dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ucapnya.

Tak hanya itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dipangkas dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jabar terus meningkat. Alhasil, proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.

Meski demikian, Dedi menegaskan pengurangan ini tidak boleh memengaruhi belanja publik. “Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tuturnya.

Untuk menambal defisit Rp2 triliun lebih, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah langkah. Belanja pegawai dikurangi Rp768 miliar, dengan menunda pengangkatan CPNS baru.

Belanja hibah turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan dialihkan menjadi beasiswa langsung ke siswa. Bantuan keuangan kabupaten/kota dipotong dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun, bahkan ditargetkan hanya Rp5 triliun.

“Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya,” lanjut Dedi.

Efisiensi paling ketat dilakukan di pos belanja operasional. Dedi meminta listrik dan AC hanya menyala saat jam kerja, penggunaan air dibatasi, serta biaya internet dan telepon dipangkas.

“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” ucapnya.

Jamuan makan juga dikurangi drastis. Anggaran Rp5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar hanya boleh digunakan untuk kebutuhan minum. Jika ada acara yang membutuhkan konsumsi, penyajian dilakukan lewat jasa tukang masak, bukan katering. “Enggak ada katering,” tegasnya.

Dedi menegaskan, pemangkasan anggaran pusat tidak akan mengubah keberpihakan Pemprov Jabar terhadap layanan dasar.

“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” pungkasnya.***