WFH Perdana Pemprov Jabar Berjalan Dinamis

Pemprov Jabar melakoni work from home (WFH) perdana secara efektif pada Kamis 8 Januari 2026. Itu dilakukan usai simulasi November-Desember 2025 lalu.

WFH Perdana Pemprov Jabar Berjalan Dinamis
WFH dikhususkan kepada ASN yang bekerja di luar pelayanan publik. Skema itu dijalani sebagai langkah efisiensi dan mengurangi beban operasional kantor. (ilustrasi)

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar melakoni work from home (WFH) perdana secara efektif pada Kamis 8 Januari 2026. Itu dilakukan usai simulasi November-Desember 2025 lalu.

WFH dikhususkan kepada ASN yang bekerja di luar pelayanan publik. Skema itu dijalani sebagai langkah efisiensi dan mengurangi beban operasional kantor.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Nenden Tatin Maryati menuturkan, dalam implementasi WFH sesuai edaran yang baru prosesnya itu berjalan relatif dinamis.

Meski berorientasi pada efisiensi, tetapi pelayanan dan urgensi tugas tetap menjadi prioritas. Artinya, ASN tetap bisa melakukan pekerjaan di kantor, meski secara ketentuan dipersilakan untuk WFH.

"Teman-teman di lapangan juga mengerti, kalau ada urgensi. Jadi enggak memang 100 persen juga," kata Nenden saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Kamis 8 Januari 2026.

Dia melanjutkan, dalam WFH ini pengawasan dan evaluasi juga dilakukan secara ketat. Diagendakan setiap tiga bulan sekali, meski dirinya tidak menampik akan ada evaluasi yang lebih intens sesuai kebutuhan.

"Katakanlah nanti dalam hal kita perlu lakukan sebulan setelah implementasi, kita dialog dengan teman-teman perangkat daerah, kemudian nanti per triwulan juga kita monitoring evaluasi. Itu juga kita selenggarakan dalam konteks menjaring lah informasi dari lapangan," ucapnya.

Nenden melanjutkan, sejauh ini dengan adanya WFH, nyatanya disambut positif oleh ASN. Sebab dinilai mampu menekan biaya transportasi harian mereka.

"Ongkos berkurang, untuk bensin itu ada pengurangan. Termasuk dari waktu. Adanya WFH ada fleksibilitas," ujarnya.

Terkait adanya opsi penambahan WFH di Jumat, Nenden mengaku sudah ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkan. Di mana tiap Kamis-Jumat akan menjalani WFH.

Mengenai hal ini kata dia, tengah dilakukan kajian apakah dengan penambahan waktu WFH akan memberi dampak efisiensi dan efektivitas kerja ASN atau tidak.

"Ini sedang dimonitoring. Masih dievaluasi terlebih dahulu, apakah dengan WFH ditambah akan memberikan dampak positif atau tidak. Ada beberapa OPD yang sudah mengusulkan," katanya. 


Editor : Doni Ramdhani