APBD Perubahan Jabar Harus Dirombak, DPRD dan TAPD Kembali Bahas Rabu

INILAHKORAN.ID - Penolakan rencana pinjaman Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat Pemprov Jabar harus menyusun ulang APBD Perubahan 2026. 

DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan kembali membahas penyesuaian anggaran pada Rabu (21/10/2026) lusa.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, pembahasan lanjutan diperlukan untuk menindaklanjuti tidak terakomodasinya rencana pembiayaan tersebut yang telah tersusun dalam rancangan APBD Perubahan 2026.

Namun, Daddy belum dapat memastikan tenggat penyelesaian perombakan anggaran, termasuk apakah seluruh proses ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.

"Jadi, tindak lanjutnya setelah ini, hari Rabu ada rapat lagi di kantor antara DPRD dengan TAPD. Banggar," kata Daddy kepada INILAHKORAN.ID, Senin (19/10/2026).

Ketika ditanya apakah pembahasan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, Daddy mengaku belum mengetahui kepastian jadwalnya.

"Ah, saya enggak tahu, nanti kita lihat perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Daddy menyoroti penolakan rencana pinjaman Rp3,4 triliun oleh Kemendagri. Menurutnya, keputusan tersebut membuat proses perencanaan yang telah berjalan harus dikoreksi kembali, padahal Pemprov Jabar telah berkonsultasi sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyesuaian anggaran itu berpotensi berdampak pada program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pemprov Jabar bersama Banggar DPRD perlu mengevaluasi kegiatan yang dapat dilanjutkan maupun yang harus dikoreksi akibat tidak tersedianya pembiayaan yang semula direncanakan.

Dengan waktu pembahasan yang terbatas, kepastian jadwal dan penyesuaian postur APBD menjadi pekerjaan lanjutan bagi TAPD dan Banggar DPRD Jabar.