Audit BPBD Ungkap Rumah-Rumah Rawan Gempa di Kota Bandung, Paling Banyak Bangunan Swadaya

INILAHKORAN, Bandung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung mengungkapkan, kekhawatiran terhadap kondisi bangunan rumah tinggal yang tidak memenuhi standar konstruksi tahan gempa.

Kepala Pelaksana Bpbd kota bandung, Didi Ruswandi mengatakan, banyak bangunan swadaya yang dibangun masyarakat justru menjadi titik rawan bencana ketika gempa terjadi.

"Bangunan-bangunan ini sering kali tidak punya struktur yang kuat. Bahkan, masih banyak yang tidak menggunakan tulangan besi sama sekali," kata Didi Ruswandi, Jumat 22 Agustus 2025.

Menurutnya, struktur rumah tahan gempa idealnya mengacu pada dua pendekatan utama yakni bangunan kaku yang mampu menahan guncangan dan bangunan fleksibel yang bisa mengikuti pergerakan tanah tanpa roboh. Namun, pendekatan ini nyaris tak tampak pada sebagian besar rumah di kawasan padat penduduk.

"Kadang pondasinya hanya berupa cor seadanya di atas tanah, bahkan tanpa fondasi dalam. Ini sangat berbahaya saat terjadi gempa berskala sedang hingga besar," ucapnya.

Menurut ia, pihaknya saat ini tengah melakukan audit rumah-rumah rawan gempa di Kota Bandung sejak 19 hingga 29 Agustus. Namun, upaya tersebut tak lepas dari sejumlah kendala di lapangan. Salah satu hambatan terbesar adalah status lahan yang tidak sah.

"Dana dari APBD maupun CSR tidak bisa digunakan untuk membangun atau memperkuat rumah di atas lahan yang bukan milik pribadi. Padahal, banyak sekali rumah dibangun secara ilegal atau liar," ujar dia.

Di tengah keterbatasan itu, pihaknya mencoba mencari terobosan. Salah satu ide yang kini sedang dijajaki adalah menghadirkan ruang lindung darurat di lingkungan warga, semacam tempat aman yang bisa digunakan saat gempa terjadi. 

"Selain itu, kami juga menggagas pembuatan meja atau dipan khusus yang dirancang tahan runtuhan dan bisa digunakan sebagai tempat berlindung di dalam rumah," jelasnya.

Namun Didi mengakui, semua ide itu masih dalam tahap konseptual. Belum ada prototipe, apalagi pendanaan pasti.

"Ini masih ide. Belum ada wujudnya. Tapi kami sedang menjajaki kerja sama dengan Politeknik Manufaktur (Polman) untuk merancang modelnya. Mereka juga tertarik, tapi masih ingin MoU terlebih dulu sebelum masuk ke tahap teknis," ujar dia.

Kata ia, kondisi geografis Kota Bandung yang dikelilingi sesar aktif menjadikan isu mitigasi gempa menjadi sangat penting. Namun di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan wewenang pemerintah dalam membenahi bangunan ilegal menjadi tantangan serius yang tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

"Upaya mitigasi ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga harus sadar, bahwa membangun rumah itu bukan cuma soal atap dan tembok. Tetapi soal keselamatan," tandasnya. *